Efisiensi Anggaran Asal-asalan, Sistem Pendidikan di Jateng Kacau

METROSEMARANG.COM – Pemangkasan alokasi dana transfer ke daerah yang tercantum dalam RAPBN 2017 mengakibatkan penyelenggaraan pendidikan di tiap provinsi menjadi tidak optimal.

Diskusi pendidikan di lobi DPRD Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Kamis (24/8). Foto: metrosemarang.com/fariz fardianto

Menurut Direktur Program Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Kota Semarang, Widhi Nugroho, pemangkasan dana transfer justru menimbulkan kekacauan dalam pola pelaksanaan pendidikan di setiap sekolah berjenjang mulai sekolah dasar (SD) hingga tingkat Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK).

“Padahal, dalam hitung-hitungan kami ada tiga variabel pembiayaan pendidikan yang bisa didapatkan yakni bersumber dari peran pemerintah pusat, provinsi maupun dari sumbangan sekolah. Tetapi jika sumber dananya dipangkas, maka hal itu malah membuat komitmen Pemprov Jateng dalam memajukan pendidikan dipertanyakan,” tegas Widhi usai berdiskusi dengan Dinas Pendidikan Jateng di lobi DPRD Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Kamis (24/8).

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) 4/2017 pada 22 Juni kemarin. Dalam Inpres tersebut memuat tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017.

Ia pun menyebut bahwa pemangkasan dana transfer ke daerah menjadi sebuah ironi bagi dunia pendidikan di Jawa Tengah. Apalagi, katanya pemangkasan dananya kurang lebih Rp 1,4 Triliun.

“Untuk cost setiap SMA/SMK itu kan sangat besar dengan jumlah kursi 209 ribu. Sebenarnya kalau pemprov punya komitmen kuat maka hal-hal semacam itu dapat diatasi,” jelasnya.

Lebih jauh lagi, ia mendorong Pemprov Jateng untuk meningkatkan monitoring di tiap sekolah yang ada saat ini. Karena, ia mensinyalir adanya pelanggaran dalam pola pembiayaan sekolah.

“Yang kami lihat meski regulasinya hanya ada pembiayaan tunggal yakni SPP, namun masih ada pungutan SPI dan pungutan lainnya. Nah harus ada monitoring secara menyeluruh,” bebernya.

Ia menambahkan pemprov juga harus belajar dari Pemkot Semarang untuk melakukan transparansi anggaran pendidikan. (far)

You might also like

Comments are closed.