Eks Pegawai Kontrak Dinas Pemadam Kebakaran Wadul DPRD

METROSEMARANG.COM – Setelah pertemuan dengan Pemkot Semarang tidak membuah hasil, perwakilan eks pegawai non-ASN atau pegawai kontrak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang wadul kepada Komisi D DPRD Kota Semarang, Rabu (12/4). Mereka kembali mempertanyakan transparansi penerimaan pegawai di dinas tersebut dan meminta dewan membantunya.

Eks pegawai kontrak Dinas Damkar mengadu ke DPRD Kota Semarang, Rabu (12/4). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Risky Putra Edry, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang yang mewakili para eks pegawai non-ASN, meminta dewan menggunakan fungsi pengawasannya menyelesaikan masalah objektifitas, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan pegawai non-ASN di Dinas Pemadam Kebakaran.

”Dari hasil pertemuan, diketahui sebenarnya DPRD Kota Semarang juga mencurigai adanya dugaan mal administrasi. Karena ternyata mereka juga minggu lalu telah memanggil kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang terkait hal ini,” katanya usia audiensi.

Ia yakin, informasi yang diberikannya dapat memperkaya data yang telah dimiliki Komisi D. Pihaknya juga akan melengkapi data-data yang diminta komisi yang membidangi kesejahteraan tersebut.

Dugaan mal administrasi penerimaan pegawai non-ASN, menurutnya juga dapat diketahui dari postingan mantan salah satu Kasubag di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang bernama Bambang Irianto. Yang pernah memposting di facebook bahwa tidak ada kerangka acuan kerja dan SK Panitia.

”Memang kami belum ada bukti terkait hal ini. Tapi postingan tersebut menurut kami patut menjadi perhatian terkait adanya dugaan mal administrasi ini,” ujarnya.

Disamping mendatangi DPRD, pihaknya juga akan menempuh jalur non ligitasi lainnya yaitu menyurati Mendagri, Menpa-RB, dan Komnas HAM. Jika upaya ini tidak berhasil tidak menutup kemungkinan menempuh jalur ligitasi yaitu melaporkon ke PTUN.

Roni, salah satu eks pegawai non-ASN Dinas Pemadam Kebakaran, mengatakan, merasa diperlakukan tidak adil karena tidak diterima sebagai pegawai lagi hanya karena membawa senjata tajam (sajam). Padahal nilainya memenuhi syarat batas minimal dan berKTP asli Kota Semarang.

”Nilai tes saya aman 68 sedangkan batas minimal 64. EKTP saya juga warga Kota Semarang. Sedangkan sajam kapak kecil saya bawa hanya saat tugas kerja pemadaman kebakaran untuk misalnya membuka hidrant atau mencongkel paku,” jelasnya.

Seperti diketahui, sebanyak 46 eks pegawai non-ASN Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang tidak diterima lagi dalam seleksi penerimaan pegawai non-ASN tahun 2017. Sebanyak 20 di antaranya menunjuk LBH Semarang karena menilai seleksi penerimaan tidak transparan.

Di antaranya tiba-tiba dinilai berkelakuan tidak baik padahal selama bertahun-tahun bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran tidak pernah mendapatkan surat peringatan. Membawa sajam, ber-KTP luar Semarang, dan lainnya. (duh)

You might also like

Comments are closed.