Era BPJS, Klinik dan Dokter Umum Harus Terakreditasi

akreditasi dokter dan klinik BPJS
Para dokter umum dan tenaga fasilitas pelayanan kesehatan primer mengikuti Pekan Ilmiah Tahunan PKFI I Jateng 2018 di Hotel MG Setos Semarang, Sabtu (21/4). (Foto: metrojateng.com/Anggun Puspita)

SEMARANG –  Pemerintah menargetkan tahun 2019 seluruh warga negara Indonesia harus menjadi peserta BPJS Kesehatan. Kondisi itu juga menuntut fasilitas pelayanan kesehatan primer seperti klinik dan dokter umum untuk terakreditasi.

Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) Jawa Tengah, Dr Samsudin MKes mengatakan, pihaknya yang merupakan bagian dari asosiasi yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus siap menghadapi era tersebut.

“Nantinya, dokter praktik pribadi ataupun klinik harus terakreditasi. Hal ini menjadi penting karena sudah menjadi ketentuan dari Pemerintah dan harus dipenuhi,” tuturnya saat ditemui di acara Pekan Ilmiah Tahunan PKFI I Jateng 2018 di Hotel MG Setos Semarang, Sabtu (21/4).

Menghadapi proses akreditasi yang sudah dimulai sekarang ini baik dokter umum ataupun klinik perlu menyiapkan diri. Di antaranya dengan mengumpulkan syarat-syarat untuk mengikuti proses tersebut.

“Maka melalui Pekan Ilmiah Tahunan dengan tema Manajemen Klinis Dokter Umum di Layanan Primer ini kami mendorong para dokter untuk menambah pengetahuan sesuai dengan bidang dan spesialisasi masing-masing,” katanya yang juga Ketua Panitia Pekan Ilmiah Tahunan tersebut.

Acara yang dihadiri 450 peserta yang terdiri atas dokter umum dan tenaga fasilitas kesehatan dari Jawa hingga Luar Jawa itu juga menggelar workshop dan seminar.

Menurut Samsudin, akreditasi menjadi satu hal yang penting karena menyangkut keamanan pasien. Fasilitas kesehatan yang baik harus memenuhi standar baik sumber daya manusianya ataupun sarana dan prasarananya. “Hal ini sudah disiapkan Pemerintah, dan kami mau tidak mau harus mengikuti. Sehingga, dari sekarang kami turut menyiapkan pendampingan dan pelatihan bagi anggota PKFI,” imbuhnya.

Sementara itu, Surveyor Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Komisi Akreditasi Kementerian Kesehatan, Dr Jen Alif Latifah Helmi mengatakan, Pemerintah menargetkan semua dokter harus terakreditasi selambat-lambatnya tahun 2022.

“Dalam akreditasi ada elemen-elemen penilaian yang harus dilalui dan itu perlu disiapkan dari sekarang. Adapun, untuk akreditasi klinik ada 503 elemen penilaian dan dokter mandiri 234 elemen penilaian,” ungkapnya.

Hal itu, lanjut dia, harus dijalani sebab kalau tidak ke depan BPJS Kesehatan tidak akan mau bekerja sama dengan klinik atau dokter yang tidak terakreditasi. (ang)

You might also like

Comments are closed.