Ganjar Abstain, Pembahasan Toleransi Muatan Memanas

Pertemuan API Jateng dan Pemprov Jateng di kantor Dishubkominfo tanpa dihadiri Gubernur Ganjar Pranowo. Foto Metrojateng/Anton Sudibyo
Pertemuan API Jateng dan Pemprov Jateng di kantor Dishubkominfo tanpa dihadiri Gubernur Ganjar Pranowo. Foto Metrojateng/Anton Sudibyo

SEMARANG – Pertemuan antara Asosiasi Pengemudi Independen (API) dan Pemprov Jateng membahas toleransi muatan truk berlangsung panas, Rabu (25/2). Hal itu dipicu kekecewaan API atas ketidakhadiran Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Pemprov Jateng diwakili Kepala Dishubkominfo Jateng Satrio Hidayat dan Kepala Dinas ESDM Teguh Dwi Paryono. API Jateng diwakili sekitar 50 orang yang terdiri atas awak truk dan pemilik usaha tambang pasir serta galian c.

Begitu dibuka pukul 11.00, suasana pertemuan di Aula Kantor Dishubkominfo Jateng itu langsung menghangat. Hal itu dipicu pertanyaan Sekretaris API Jateng Indartono tentang kompetensi pengambilan keputusan. “Apakah bapak kepala dinas berdua bisa mengambil keputusan? Kalau tidak, kami keberatan melanjutkan pertemuan,” katanya.

Pertanyaan itu ditanggapi Teguh Dwi Paryono yang tegas mengatakan dirinya bisa mengambil keputusan. Namun jika harus melanggar peraturan, dia tidak mau. “Bagaimanapun penambangan ilegal tidak dibenarkan,” katanya.

Satrio Hidayat menambahkan, dirinya bisa mengambil keputusan sesuai undang-undang. “Saya lebih baik dipecat karena menegakkan aturan. Dari pada saya dipecat karena melanggar aturan karena pulangnya saya malu,” tegasnya.

Indartono meminta dua kepala dinas tidak hanya bicara undang-undang. “Kalau hanya bicara UU, mentok. Pak gub sudah mengatakan bahwa review bisa dilakukan,” kata dia.

Suasana semakin memanas ketika Ketua Serikat Pekerja Independen (SPI) Jateng Suwardiyono bicara. Ia mengatakan sangat kecewa dengan ketidakhadiran gubernur. “Kita sangat kecewa hari ini. Kita sudah diprovokasi gubernur. Kalau mau efisiensi kita parani gubernur ke Solo, berapa jam sih. Kami tanya tiga tuntutan kami dipenuhi,” katanya.

Tiga tuntutan itu ialah, toleransi kelebihan muatan hingga 75 persen JBI, mempermudah izin galian c, dan melepaskan truk serta alat berat yang disita.

Satriyo Hidayat menegaskan bahwa toleransi kelebihan muatan tidak mungkin naik hingga 75 persen. “Perda mengatur cuma sampai 25 persen. Kalau sampai 75 persen siapa bisa menjamin keselamatan dan keamanan di jalan. Tidak ada yang bisa melegalisir JBI 8250 kg menjadi 13500 kg? Tidak ada!,” tegasnya. Hingga pukul 11.30, pertemuan masih berlangsung.(byo)

You might also like

Comments are closed.