Ganjar Kirim 17 Kepala Daerah Baru Belajar Antikorupsi di KPK

METROSEMARANG.COM – Para bupati dan wali kota di Jawa Tengah hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015 lalu akan mengikuti Workshop Tunas Integritas di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (22/3) mendatang. Workshop ini adalah inisiatif Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam rangka menularkan virus antikorupsi.

Ganjar Pranowo mengatakan, dirinya juga berangkat ke Jakarta untuk mendampingi 17 bupati dan wali kota. Turut mengikuti kegiatan tersebut Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko, dan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi bersama empat Wakil Ketua DPRD.

Hendi-Ita dikirim Gunernur Ganjar Pranowo bersama 16 kepala daerah se-Jateng untuk mengikuti workshop di KPK. Foto: metrosemarang.com/dok
Hendi-Ita dikirim Gunernur Ganjar Pranowo bersama 16 kepala daerah se-Jateng untuk mengikuti workshop di KPK. Foto: metrosemarang.com/dok

”Ini baru kali pertama di Indonesia. Jawa Tengah memelopori ini karena menyadari betul membangun integritas merupakan kebutuhan utama untuk mewujudkan clean governance and good government. Karenanya komitmen integritas mutlak dimiliki, khususnya para pimpinan daerah yang baru dilantik,” katanya, Sabtu (19/3), di Rumah Dinas Gubernur, Puri Gedeh, Semarang.

Melalui Workshop Tunas Integritas, lanjutnya, diharapkan para pimpinan kabupaten dan kota dapat mengetahui, memahami, dan menghayati arti dan makna pembangunan integritas. Sehingga dapat beriringan bersama Gubernur membangun integritas Jawa Tengah, dengan semboyan “Jawa Tengah Sederhana, Integritas, Profesional”.

“Harapannya masyarakat memperoleh pelayanan prima dan kenyamanan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan,” kata Ganjar.

Memang, imbuhnya, pembangunan integritas bukan hal yang mudah dilakukan, tetapi juga bukannya tidak bisa dilakukan. Tinggal bagaimana memantapkan niat dan itikad baik untuk berani mengatakan yang benar adalah benar dan mengatakan yang salah dengan cara-cara yang benar, agar nampak jelas mana yang benar dan mana yang salah.

”Di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk membangun sistem dan SDM yang berintegritas, reformasi birokrasi terus kami lakukan. Integritas birokrat didorong menjadi roh kinerja birokrasi. Tindakan berani menolak pemberian terus dibudayakan. Sebenarnya kita tidak perlu CCTV untuk mengawasi, karena kita punya hati. Ada ’CC Tuhan’ yang super melihat. Dengan demikian reformasi bisa lugas diwujudkan,” papar Ganjar.

Kepala Biro Humas pemprov Jateng Sinoeng N Rachmadi menambahkan, komitmen pemberantasan korupsi telah diawali dengan pencanangan Zona Integritas oleh Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Gubernur dan Bupati/ Wali Kota se-Jawa Tengah pada 28 Mei 2014 lalu. Dilanjutkan dengan training of trainer (ToT) Tunas Integritas oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kepada pejabat Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah pada Oktober 2014.

”Menariknya sekarang hal yang sama sudah mulai menular ke beberapa kabupaten dan kota, seperti pada jajaran pimpinan SKPD Kabupaten Kendal dan Kebumen,” ungkapnya.

Ke-17 kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2015 adalah Hadi Rudyatmo-Purnomo (Kota Surakarta), Agus Bastian-Yuli Hastuti (Kabupaten Purworejo), Tasdi-Dyah Hayuning Pratiwi (Kabupaten Purbalingga), Mohammad Yahya Fuad-Yazid Mahfudz (Kabupaten Kebumen), Abdul Hafidz-Bayu Andriyanto (Kabupaten Rembang).

Djoko Nugroho-Arief Rohman (Kabupaten Blora), Eko Purnomo-Agus Subagyo (Kabupaten Wonosobo), Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryati Rahayu (Kota Semarang), Seno Samodro-Muhammad Said Hidayat (Kabupaten Boyolali), Mundjirin-Ngesti Nugroho (Kabupaten Semarang), Joko Sutopo-Edy Santosa (Kabupaten Wonogiri).

Junaedi-Martono (Kabupaten Pemalang), Mirna Annisa-Masrur Masykur (Kabupaten Kendal), Alf Arslan Djunaid-Moch Saelany Machfudz (Kota Pekalongan), Wardoyo Wijaya-Purwadi (Kabupaten Sukoharjo), Srihartini-Srimulyani (Kabupaten Klaten), dan Sigit Widyonindito-Windarti Agustina (Kota Magelang). (byo)

You might also like

Comments are closed.