Ganjar Putuskan UMK Semarang Rp 1,9 Juta

Ilustrasi
Ilustrasi

METROSEMARANG.COM – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2016, Jumat (20/11) malam. Sesuai Keputusan Gubernur Nomor 560/66 Tahun 2015 Tentang UMK, upah tertinggi ada di Kota Semarang Rp 1.909.000 dan terendah Banjarnegara Rp 1.265.000.

Dibandingkan UMK 2015, tahun ini nominalnya naik antara 9 persen dan 25 persen. Jika dirata-rata, kenaikknya mencapai 15 persen. Kenaikan tertinggi ada di Purbalingga sebesar 25 persen.

Dari seluruh penetapan UMK, dua diantaranya menggunakan PP 78/2015 Tentang Pengupahan yakni Kabupaten Pati dan Wonosobo. Sebanyak 32 wilayah lain diputuskan menggunakkan Pergub 65 Tahun 2014 tentang KHL. Sementara UMK Demak nominalnya lebih tinggi dari keduanya (PP Pengupahan dan Pergub) yakni Rp 1.745.000.

Ganjar Pranowo mengatakan, dirinya tidak mau hanya menggunakan PP Pengupahan sesuai instruksi pusat. Sebab jika menggunakkan PP Pengupahan, UMK Jateng akan jadi yang terendah secara nasional.

“Kami sudah melakukan penghitungan secara detil menggunakan survei KHL. Saya berani mempertanggungjawabkannya secara akademis,” ujar Gubernur di Rumah Dinas Puri Gedeh, Jumat (20/11) malam.

Ganjar meminta keputusan UMK ini dipatuhi seluruh perusahaan. Jika ada pengusaha yang keberatan diberi waktu untuk menyampaikannya 10 hari sebelum diberlakukan pada 1 Januari 2016.

Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi sepakat dengan keputusan gubernur yang tidak sepenuhnya menggunakan PP Pengupahan dalam menetapkan UMK 2016. Lantaran UMK Jateng saat ini paling rendah dii tingkat nasional. Tapi di sisi lain, dirinya berharap ttak ada penngusaha yang mengajukan penangguhan pembayaran UMK.

“Ini yang penting, mudah-mudahan tak ada pihak yang mengajukan penangguhan,” kata Ahmadi.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng yang sebelumnya memerjuangkan penerapan PP Pengupahan terlihat pasrah dengan apapun keputusan yang diambil oleh Gubernur. Meskipun, Apindo berharap keputusan nominal UMK tetap mampu memacu pertumbuahan industri di Jateng. Lantaran sesuai Prediksi Apindo, kondisi industri d 2016 masih akan lesu.

Menurut Ketua Apindo Jateng Frans Kongi salah satu sektor usaha yang dinilai keberatan adalah perkebunan. Lantaran sistemnya padat karya dan memiliki jumlah pegawai yang cukup banyak. “Kalau ada keputusan yang di rasa memberatkan, kami akan datang ke Pak Gubernur. Kan ada prosedur (keberatan/penangguhan) yang bisa diajukan,” ujar Ketua Apindo Jateng Frans Kongi. (byo)

You might also like

Comments are closed.