Ganjar Sudah Prediksi Banyak PNS Langgar Aturan Kendaraan Pribadi

Meski sudah dilarang, masih banyak PNS Pemprov Jateng yang menggunakan kendaraan pribadi ke kantor, Jumat (30/10). Foto: metrosemarang.com/abdul arif
Meski sudah dilarang, masih banyak PNS Pemprov Jateng yang menggunakan kendaraan pribadi ke kantor, Jumat (30/10). Foto: metrosemarang.com/abdul arif

 

METROSEMARANG.COM – Seluruh PNS di lingkungan kantor Pemprov Jateng mulai Jumat (30/10) ini dilarang ngantor menggunakan kendaraan pribadi. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sudah memprediksi akan banyak “kenakalan” di masa-masa awal pelaksanaan.

“Ya sudah bisa saya tebak, pasti belum bisa seratus persen di awal. Tapi semua kan proses, dari sini kita bisa evaluasi,” katanya, di sela-sela kunjungan kerja di Purworejo, Jumat (30/10).

Menurutnya, faktor utama penggunaan kendaraan pribadi adalah lebih cepat, praktis, dan tidak lelah. Naik kendaraan umum maupun bersepeda onthel ke kantor cenderung dihindari karena beberapa alasan. Di antaranya sarana transportasi umum yang belum memadai, cuaca Semarang yang panas, dan kontur jalan yang tidak rata.

“Bayangkan kalau bersepeda dari Semarang atas itu gimana. Berangkatnya bisa ngglondor tapi pulangnya rak yo ngos-ngosan to,” kata dia.

Larangan penggunaan mobil dinas berlaku setiap hari Jumat ke empat tiap bulan. PNS diimbau ngantor naik kendaraan umum untuk mengurangi emisi gas kendaraan. Aturan itu tertuang dalam surat keputusan (SK) Gubernur Jateng nomor 55/54 Tahun 2015. ‎

Ganjar mengatakan aturan tersebut tercetus setelah ada pembicaraan dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH).

“Teman-teman BLH bicara pengurangan emisi, jadi kira-kira apa idenya. Emisi terbesar kan kendaraan bermotor, bagaimana kalau coba di hari-hari tertentu tidak gunakan kendaraan pribadi. Di kantor Pemprov sana kita mulai dari situ dulu, dari Setda, SKPD kita mulai,” jelasnya.

Meski demikian untuk hari pertama ini, baru dilakukan uji coba untuk melihat respons.

“Ini uji coba, ada stretching-nya, ada tahapannya kita mulai dari hari ini, nanti agak diperpendek waktunya. Ini hari jumat ini, nanti berapa bulan lagi jumat ke sekian, harapannya setiap jumat. Dari situ nanti kita bisa mengerti kira-kira respons seperti apa, respons terhadap kita di Pemprov dan situasi itu di masyarakat,” terang Ganjar.

“Masyarakat itu sinis, ikut terlibat, senang, ikut memberikan solusi, atau cuek, efeknya seperti apa,” imbuhnya.

Selain mengurangi emisi, ada dampak lain jika peraturan tersebut bisa dijalankan bahkan jadi kebiasaan. Kemacetan di jalan dan menumpuknya kendaraan di kantor akan semakin berkurang.

Ganjar menambahkan, diharapkan peraturan tersebut akan bisa merangsang inovasi untuk transportasi umum di Jawa Tengah. Ia mencontohkan di Jakarta dan Bogor banyak pekerja yang memakai kendaraan pribadi sampai ke lokasi tempat angkutan umum dan melanjutkan perjalanan ke kantor menggunakan transportasi umum.

“Maka seluruh jalan diringkes ke transportasi umum. Kalau itu sudah maka kota tidak terlalu banyak polusi dan kemacetan. Kalau sudah terbiasa, itu jangkanya panjang, akan memunculkan kesadaran transportasi publik harus banyak, harus nyaman, terus kemudian mudah diakses. Pikiran kita akan dipaksa situasi melakukan sebuah terobosan-terobosan membereskan sistem transportasi yang ada,” tandasnya. (byo)

You might also like

Comments are closed.