GTT/PTT Kependidikan Diminta Jadi Peserta BPJS

METROSEMARANG.COM – Dinas Pendidikan Kota Semarang diminta memberikan fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan kepada para Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) kependidikan di kota ini. Teknis pembayaran iuran BPJS tersebut bisa diatur sendiri oleh Dinas Pendidikan.

Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi berdialog dengan GTT/PTT kependidikan, Senin (3/4). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, saat kegiatan reses masa sidang ke-3 dengan mengundang GTT/PTT kependidikan di Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Semarang di Kelurahan Sumurboto, Tembalang, pada Senin (3/4) malam.

Pemkot Semarang telah menaikkan gaji GTT/PTT sebesar Upah Minimum Kota (UMK) sejak tahun 2016. Yakni dari sebelumnya hanya menerima honor Rp 300-400 ribu/bulan menjadi sekitar Rp 2,4 juta.

Karena itu, pihaknya meminta pendapatan tersebut bisa disisihkan untuk digunakan membayar premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. “Teknisnya bagaimana, silakan Dinas Pendidikan selaku pengguna anggaran bisa mengelolanya. Yang penting GTT/PTT kependidikan ikut kepesertaan BPJS,” katanya.

Ditambahkan, dalam kegiatan reses juga ada aspirasi dari GTT/PTT kependidikan yang sudah puluhan tahun mengabdi agar ada pengangkatan menjadi PNS. Untuk hal ini, ia mengatakan Dinas Pendidikan sudah memberi informasi memang dalam waktu dekat akan mengadakan seleksi untuk pengangkatan.

“Jumlah GTT/PTT mencapai 1.700-an orang, sehingga memang harus ada seleksi. Masa pengabdian harus jadi poin penting,” kata wakil rakyat dari PDI Perjuangan ini. (duh)

You might also like

Comments are closed.