Hadir saat Pendaftaran Calon, Istri Ganjar Diperiksa Bawaslu

METROSEMARANG.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah memeriksa Siti Atiqoh yang tak lain istri calon petahana Ganjar Pranowo berkaitan dengan kehadirannya dalam proses pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur di kantor KPU Jateng belum lama ini.

Penandatanganan komitmen netralitas ASN di Pilgub Jateng 2018. Foto: metrosemarang.com/fariz fardianto

Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Subkhi AK Arif, mengatakan Siti Atiqoh diperiksa petugasnya pada tanggal 10 Januari kemarin untuk dimintai keterangan soal statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) saat pendaftaran calon berlangsung.

Atiqoh, kata Fajar terlihat ikut menemani Ganjar saat mendaftar ke KPU pada Selasa (9/1) kemarin. Padahal, yang bersangkutan diketahui tercatat sebagai pegawai negeri di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dipermasdes) Provinsi Jateng.

“Dipanggil tanggal 10 dan langsung hadir. Sudah dimintai penjelasan, berkaitan kehadiran saat pendaftaan,” ungkap Fajar saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (16/1).

Ia menyatakan Atiqoh telah melakukan klarifikasi langsung soal kedudukannya sebagai pegawai negeri. Fajar bilang bahwa Atiqoh beralasan ketika itu mendampingi suaminya dalam keadaan cuti kerja. Sehingga menurutnya tidak ada halangan ketika mendampingi.

“Dia alasannya sudah cuti, jadi hadir mendampingi suami,” paparnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memperingatkan jajarannya untuk bersikap netral saat Pilkada berlangsung.

Pemprov melarang semua aparatur sipil negara (ASN) untuk mengunggah foto bersama pasangan calon (paslon) di jejaring media sosial (medsos), memasang sepanduk calon, menghadiri deklarasi, menggunggah tautan di medsos tentang keberpihakan termasuk foto bersama dengan paslon yang menggunakan atribut kampanye. Yang terakhir bila ASM menghadiri ulang agenda pasangan calon.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sri Puryono mengatakan hal ini sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang kinerja aparatur negara serta UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubermur, bupati dan walikota. (far)

You might also like

Comments are closed.