Harga Cabe Anjlok, Perceraian Melonjak, dan Pasar Wonodri yang Akhirnya Jadi

Sebanyak 2.343 gugatan diajukan oleh para istri. Hanya 862 gugatan cerai yang diajukan oleh para suami. Kebanyakan istri yang menggugat cerai suaminya masih berada pada usia produktif

HARGA cabai merah keriting di pasaran anjlok. Penurunan harga yang terjadi pada awal pekan ini disebabkan karena persediaan barang melimpah pada panen yang bersamaan. Di Pasar Karangayu, cabai merah keriting yang semula harganya berkisar atara Rp 35 ribu hingga Rp 40 ribu per kilogram, turun menjadi Rp 20 ribu per kilogram.

Penurunan harga juga terjadi pada cabai merah besar, dari Ro 30 ribu menjadi Rp 25 ribu – Rp 26 ribu. Begitu pula dengan harga cabai rawit setan, harganya merosot dari Rp 40 ribu menjadi Rp 30 ribu hingga Rp 35 ribu.

Selain karena pasokan, penurunan harga cabai juga disebabkan pengaruh musim hujan. Para pedagang juga menengarai adanya permainan harga yang dilakukan para tengkulak.

Para pedagang di Pasar Karangayu menyiasati dengan mengurangi pasokan cabai dari petani Bandungan, Ungaran, Ambarawa dan Temanggung. Beberapa pedagang juga memasak stok cabai mereka, lalu memasoknya ke rumah-rumah makan dan pedagang keliling.

Sementara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki siasat sendiri. Ia menerbitkan surat edaran bernomor 520/0000579 yang didalamnya memerintahkan para pegawai negeri sipil pada instansi vertikal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membeli cabai langsung dari petani. Instruksi itu disebutnya sebagai Gerakan Penyelamatan Petani Cabai.

Serikat Petani Indonesia memandang penurunan harga cabai itu sebagai kegagalan Kementerian Pertanian dan Badan Urusan Logistik dalam melakukan penyerapan hasil panen petani cabai. Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro merespon dengan mendesak tim Satgas Pangan Mabes Polri menelisik penyebab anjloknya harga cabai. Sedangkan Dirjen Hortikultura Kementan, Suwandi menyebut penurunan harga cabai tidak perlu diributkan, karena sudah teratasi.

 

Perceraian Melonjak

Angka perceraian di Kota Semarang bisa dibilang melonjak. Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang mencatat telah menerima 3.534 gugatan cerai sepanjang tahun 2018. Jumlah ini 300 lebih banyak dari gugatan yang masuk sepanjang 2017, sebanyak 3.253 perkara.

Jika menilik statistiknya, sebanyak 2.343 gugatan diajukan oleh para istri. Hanya 862 gugatan cerai yang diajukan oleh para suami. Kebanyakan istri yang menggugat cerai suaminya masih berada pada usia produktif, antara 30 tahun hingga 40 tahun. Upaya mediasi gagal, lantaran pasangan sebetulnya sudah sepakat untuk bercerai saat memasukkan gugatan.

Ribuan istri yang mengajukan gugatan cerai itu tak bisa hanya dipandang dalam angka saja. Jika ditelusuri lebih lanjut, beberapa penyebab yang mendorong pengajuan gugatan cukup beralasan. Adanya suami yang meninggalkan para istri, adanya perseligkuhan dan terjadinya kekerasan rumah tangga.

Di sisi lain, ribuan perkara perceraian itu menyebabkan Pengadilan Agama kuwalahan. Disamping jam kerja yang terbatas, sumber daya manusia yang menangani perkara tersebut juga sedikit.

 

Pasar Wonodri yang Akhirnya Jadi

Proyek pembangunan Pasar Wonodri menjadi pembicaraan. Pembangunan pasar ini baru selesai 85 persen saat tutup tahun 2018. Alih-alih memutus kerjasama pada rekanan yang mengerjakan proyek, Pemerintah Kota Semarang justru memberikan perpanjangan waktu 25 hari, dari 26 Desember 2018 hingga 20 Januari 2019.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menyebut, perpanjangan waktu tersebut legal. Tidak ada aturan yang dilanggar, dan ada celah aturan yang bisa dijadikan dasar.

“Perpanjangan (waktu pengerjaan) Pasar Wonodri itu adalah hasil koordinasi dengan TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah). Pertimbangannya persoalan sosial, supaya pedagangnya bisa (kembali) masuk (berjualan di dalam pasar),” kata Hendrar Prihadi.

pasar wonodri
Komisi B DPRD Kota Semarang meninjau perkembangan proyek pengerjaan Pasar Wonodri. (foto: metrojateng.com)

Di sisi lain,  Wali Kota mengakui ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang masih memiliki kebiasaan mengundur-undur pekerjaan. “Masih ada beberapa OPD yang lelangnya (lelang pekerjaan) diundur-undur. Saya akan pantau, di awal tahun ini harus sudah mulai lelang,’’ kata Hendrar Prihadi, pada Rabu, 16 Januari 2019.

Setelah pada akhirnya Pasar Wonodri selesai dikerjakan pada pekan ini, hasilnya menuai kritik, bahkan sejumlah pedagang pasar protes. Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Agus Riyanto Slamet menyebut lapak kios di lantai dua pasar itu terlalu sempit. Luas lapak adalah 1×1,5 meter, dengan akses jalan selebar 1 meter. Agus Riyanto menyoal kenyamanan para pedagang yang menempati kios tersebut.

Sementara, para pedagang memprotes soal pengundian kios. Sebagian pedagang kecewa lantaran menginginkan lapak di lantai bawah, namun mendapatkan lapak di lantai dua.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto menamoik adanya intervensi berkaitan dengan pembagian kios. Ia menyebut, pembagian kios disesuaikan dengan zonasi yang telah ditetapkan.

“Zonasi itu dimaksudkan agar pembeli mudah menjangkau penjual. Jadi lebih menguntungkan sebenarnya,” kata Fajar. Semoga memang benar begitu adanya. (*)

 

Comments are closed.