Hasil Seleksi Pegawai Diprotes, Dinas Damkar Tegaskan Putusan Sudah Final

METROSEMARANG.COM – Perwakilan eks tenaga non-ASN Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang yang melakukan aksi demo diterima Asisten 1 Setda Kota Semarang, Tridjoto Sardjoko di ruang rapat Sekda, Senin (10/4). Didampingi Kepala BKD, Bambang Sukobo dan Kadinas Damkar, Arif Rudiyanto.

Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Rizki dari LBH Semarang yang menjadi juru bicara perwakilan pegawai non-ASN mempertanyakan transparansi pengadaan pegawai non ASN yang hasilnya diumumkan 31 Maret lalu. Salah satu syarat utamanya adalah pengalaman kerja. Namun, saat pengumuman ada beberapa yang tidak punya pengamalan diterima. Tapi beberapa yang punya pengalaman bertahun-tahun malah tidak diterima.

“Yaitu sebanyak 20 orang yang melakukan aksi. Informasinya ada 40 yang tidak diterima, tapi 20 yang melaporkan kepada kami,” katanya.

Kadinas Damkar yang ditemui, lanjutnya, menyatakan ada penilaian yang mempengaruhi sehingga tidak lulus seleksi. Yakni ada 7 kasus yang ditemukan di antaranya karena bertato, membawa sajam, berkelakuan tidak baik.

Tapi mereka tidak diberi surat peringatan sebelumnya, dan baru tahu hal itu salah setelah pengumuman seleksi. “Kadinas ketika dimintai bukti justru mempersilakan ke pengadilan,” ujarnya.

Berikutnya karena alasannya belum ber-KTP Semarang. Meski beberapa sudah membuat dan memegang surat keterangan karena blanko e-KTP kosong. “Ternyata yang diterima juga tidak semua warga semarang,” tambahnya.

Tridjoto Sardjoko mengatakan, hasil seleksi kewenangan mutlak panitia seleksi dalam hal ini Dinas Damkar. Itu merupakan bagian proses seleksi. Soal pengalaman, itu sebenarnya hanya bagian proses hubungan antara yang bekerja dan dinas yang mempekerjakan. Sebagai nilai lebih yang tidak mesti pengalaman itu digunakan untuk bekerja di Damkar tapi juga bisa di tempat-tempat lainnya.

Sedangkan soal e-KTP harus warga Semarang, juga sebenarnya bukan variabel mutlak dalam proses penilaian. Hanya salah satu variabel. Sedangkan kelulusan seleksi berdasarkan hasil seluruh variabel penilaian.

Sementara soal sajam dan lainnya, itu bisa menyangkut soal kepribadian. Sebagaimana edaran wali kota bahwa penerimaan pegawai non-ASN harus berkelakuan baik. “Kalau bertato, bawa sajam dan lainnya itu dinilai termasuk berkelakuan tidak baik ya tidak bisa diterima,” katanya.

Sementara itu Arif Rudiyanto mengatakan, penilaian kelulusan seleksi ada kepribadian dan perilaku. Nilai perilaku berdasarkan laporan pejabat struktural, bahwa mereka yang tidak diterima itu pernah melakukan seperti membawa sajam, bertato, dan lainnya.

Namun tidak diterimanya mereka bukan karena semata hal itu, tapi karena nilai secara keseluruhan memang tidak memenuhi. “Nilai minimum 64, sementara mereka yang tidak diterima ada yang 59, 50 di bawah 64,” katanya.

Ia mengatakan keputusan hasil seleksi penerimaan pegawai non-ASN ini sudah final. Namun jika mereka tetap tidak puas dipersilakan mengajukan gugatan ke PTUN. Dari 2.600 pendaftar hanya 229 yang diterima sesuai kebutuhan.
“Soal dugaan uang titip Rp 5 juta untuk diterima, kami pastikan tidak ada,” tegasnya. (duh)

You might also like

Comments are closed.