Heboh Bisnis Ojek, Pengamat: Sepeda Motor Bukan Angkutan Umum

Ilustrasi
Ilustrasi

SEMARANG – Ojek bukan angkutan publik. Kemunculan ojek marak pasca 1998, diawali ketika masyarakat sulit mencari pekerjaan. Hal tersebut dikatakan oleh pakar transportasi dari Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno. Selain itu, kegagalan pemerintah mengatur transportasi umum menyebabkan ojek menjamur.

“Kepala daerah sangat malas menata transportasi publik. Motor lebih cocok untuk jarak pendek atau yang tidak terjangkau layanan angkutan umum. Apapun bentuk layanan ojek, tetaplah sepeda motor bukan kendaraan yang berkeselamatan,” paparnya, Selasa (18/8).

Oleh karena itu, warga harus mendesak kepala daerah untuk mau melaksanakan kewajibannya menyediakan transportasi yang bermartabat, nyaman dan aman. Semakin banyaknya kendaraan roda dua yang dijadikan ojek, berarti pemerintah daerah semakin gagal dalam penyediaan angkutan umum.

Akademisi ini sebelumnya menyoroti kehadiran Go-Jek, layanan ojek berbasis aplikasi yang kini marak di Jakarta dan Bandung. “Polisi berwenang melarang kendaraan seperti becak motor juga karena tidak ada uji KIR,” kata dia.

Selama ini dia melihat, komunitas-komunitas penyedia angkutan umum dimanfaatkan sebagai lumbung suara dalam Pilkada. Selain itu, para pengusaha angkutan umum harus bersepakat untuk tidak menerima layanan tempel foto pasangan calon jika tidak disertai upaya mensejahterakan sopir angkot dengan cara menata ulang transportasi umumnya. (ade)

You might also like

Comments are closed.