Hendi Disebut Terlibat Korupsi Kolam Retensi, Ini Kata KP2KKN

Hendrar Prihadi usai menjalani pemeriksaan di Kejati Jateng, Rabu (10/6) sebagai saksi dugaan korupsi Kolam Retensi Muktiharjo Kidul. Foto: metrosemarang.com/dok
Hendrar Prihadi usai menjalani pemeriksaan di Kejati Jateng, Rabu (10/6) sebagai saksi dugaan korupsi Kolam Retensi Muktiharjo Kidul. Foto: metrosemarang.com/dok

 

METROSARANG.COM – Komite Penyelidikan dan Pemberantasan KKN (KP2KKN) Jateng mendesak agar kasus korupsi Kolam Retensi Muktiharjo Kidul diusut tuntas. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator KP2KKN Jateng, Rofiuddin, Jumat (23/10).

“Siapa saja yang diindikasikan terlibat harus diproses hukum. Termasuk orang yang terlibat sejak awal. Kami yakin bahwa kasus ini melibatkan banyak orang. Momentumnya juga bertepatan dengan pilkada,” katanya saat ditemui metrosemarang.com di TBRS Semarang.

Mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi turut disebut dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi Kolam Retensi Muktiharjo Kidul yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (21/10). Hal tersebut terungkap dalam dakwaan jaksa penuntut umum atas perkara Handawati Utomo dan Tri Budi Joko Purwanto, Direktur serta Komisaris PT Harmoni International Technology.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU Endeono Wahyudi itu disebutkan bahwa kedua terdakwa sebagai pimpinan perusahaan pemenang tender pernah menemui Hendrar Prihadi (Hendi) untuk membicarakan pembayaran proyek tersebut. Dalam pertemuan itu, wali kota menyatakan pekerjaan telah selesai 97 persen dan memerintahkan agar pekerjaan tersebut segera dibayar. Padahal, sesuai perhitungan proyek tersebut sesungguhnya baru mencapai 75 persen.

Menurut Rofi,  penegak hukum tak boleh pandang bulu. Dia menegaskan, jika memang ada pihak yang terlibat  harus diperiksa. “Apakah wali kota saat itu terlibat, ada pihak yang menyatakan terlibat. Faktanya Hendi sudah pernah diperiksa oleh penegak hukum tapi sebatas saksi,” katanya.

KP2KKN justru kecewa dengan pernyataan kejaksaan soal kasus yang melibatkan calon dalam Pilkada. Dia mendesak, kalau memang ada faktanya harus segera diproses. “Seperti yang dilakukan KPK merekomendasikan pihak-pihak bermasalah agar tidak menduduki jabatan publik,” katanya.

Pada 10 Juni 2015, Hendi pernah menjalani pemeriksaan di Kejati Jateng sebagai saksi dalam kasus yang menyeret Kepala PSDA-ESDM Kota Semarang, Nugroho Joko Purwanto tersebut. Politisi PDI Perjuangan itu menjalani pemeriksaan selama 8 jam dan dicecar 32 pertanyaan terkait proyek yang dibiayai APBD senilai Rp 33,7 miliar. (arf)

 

 

 

You might also like

Comments are closed.