Hendi Ingatkan PR Kepala Dishub Baru untuk Atasi Macet di Semarang

METROSEMARANG.COM – Empat jabatan kepala dinas di Pemkot Semarang yang kosong akhirnya terisi. Pejabat baru ini diminta Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi untuk bisa membantu meringankan tugas-tugasnya sesuai bidangnya.

Kemacetan imbas perayaan Imlek di Sam Poo Kong. Kepala Dishub yang baru diminta punya terobosan atasi macet di Semarang. Foto: metrosemarang.com/dok

Berdasarkan Surat Wali Kota Semarang Nomor 800/67/Rhs tanggal 15 Mei 2017, dan Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara dengan surat nomer B-1406.KASN/5/2017 tanggal 15 Mei 2017, telah menetapkan seorang peserta seleksi yang diangkat jadi kepala dinas.

Empat pejabat baru itu, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dijabat FX Bambang Suranggono; Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sapto Adi Sugihartono; Kepala Dinas Perhubungan Mukhamad Khadhik; dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Nana Storada Dwi Martadi.

Wali Kota Semarang Hendi, sapaan akrabnya, memberikan prioritas-prioritas kegiatan yang harus dilakukan oleh para pejabat baru tersebut. Di Dinas Kominfo, ia mengatakan banyak PR yang harus dikerjakan. Di antaranya program aplikasi pemkot yang belum banyak diketahui masyarakat umum.

‘’Saya juga berharap bisa membuat taman center seperti di Makassar, yang dilengkapi dengan CCTV yang terhubung dengan semua CCTV yang ada di Semarang sehingga dari taman center bisa memantau keamanan yang terjadi di masyarakat. Di Makassar bisa menangkap pengedar narkoba. Saya titip ini bisa terwujud,’’ katanya.

Sedangkan pejabat baru di Dishub, ia memerintahkan bisa menyelesaikan masalah kemacetan dan parkir yang bertahun-tahun belum bisa selesai. Kemacetan seperti di Jalan Depok, Simpang Lima depan Masjid Baiturrahman, Jalan Pemuda pada sore hari dan lainnya.

Pejabat kepala dinas di Dinas Ketahanan Pangan diminta untuk tidak hanya melaporkan stok barang aman. Tapi melakukan koordinasi lintas daerah agar pergerakan harga barang bisa diketahui dan bisa menjaga inflasi.

‘’Sementara di Dinas Pemberdayaan Perempuan, PRnya masih ada laporan terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka pelaporan dari warga dan penangannya harus lebih cepat,’’ pungkasnya. (duh)

You might also like

Comments are closed.