Hendi: Jadi Pejabat Jangan Macam-macam

METROSEMARANG.COM – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyatakan saat ini menjadi pejabat cukup riskan. Apalagi ketika mencoba bersih tidak ingin melanggar aturan tetapi hanya dari satu sisi yakni hanya eksekutifnya, legislatifnya, atau yudikatifnya saja.

Wali Kota Hendrar dan wakilnya, Hevearita Gunaryanti Rahayu usai workshop yang diadakan oleh KPK. Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

”Eksekutifnya bersih, tetapi legislatifnya gak bersih itu tidak akan ketemu. Atau dua-duanya bersih tetapi yudikatifnya tidak bersih juga bisa menggoyahkan yang bersih. Tetapi Alhamdulilah di Kota Semarang saat ini Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan bahkan persnya bersih semua. InshaAllah bila ditambah civil societynya bersih tidak ada lagi kasus OTT (operasi tangkap tangan),” kata Wali Kota yang disapa Hendi, Rabu (11/10).

Hal itu disampaikan Hendi saat memberi sambutan dalam Workshop Pembangunan Budaya Integritas Eksekutif dan Legislati yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Hotel Ciputra Semarang, Rabu (11/10). KPK akan menggembleng para jajaran eksekutif dan legislatif di Kota Semarang ini selama 3 hari mulai 11-13 Oktober nanti.

Pembangunan budaya integritas di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh KPK RI ini diharapakan bisa memberikan manfaat bagi unsur legislatif dan unsur eksekutif di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam membangun budaya integritas nasional.

Wali Kota Hendi menyebutkan, berdasarkan survei Transparecny International Indonesia (TII) terkait Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, Kota Semarang saat ini telah menjadi lebih baik. Semarang menduduki peringkat 3 terbaik Indeks Persepsi Korupsinya di tahun 2015, dari sebelumnya pada tahun 2010 ada di peringkat ke-25.

“Ini adalah bukan hanya hasil kerja eksekutifnya saja, melainkan hasil dari komitmen bersama seluruh pilar demokrasi di Kota Semarang, yang didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujarnya.

Wali Kota Semarang berharap kehadiran KPK dapat memantapkan para jajaran eksekutif dan legislatif untuk lebih bertanggung jawab kepada rakyat dan melakukan percepatan pembangunan.

“Saya ingatkan teman-teman untuk tidak macam-macam. Mari bersikap professional saja kita tahu tugas dan fungsi masing-masing. Alhamdulillah saat ini legislatif semakin baik, kritik pasti ada karena salah satu fungsi mereka sebagai pengawas kinerja kita,” pungkasnya.

Sementara Fungsional Deputi Pencegahan KPK RI, Ryan Herviansyah Utama mengungkapkan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya mendukung pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua elemen.

“Selain itu juga merupakan upaya kami dalam rangka menjadikan Kota Semarang sebagai ibukota provinsi sebagai model percontohan dalam pembangunan budaya integritas. Upaya tersebut dilakukan dengan cara menaikkan integritas dengan harapan turunnya budaya koruptif,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi mengaku mengapresiasi upaya preventif dari KPK RI yang memberikan edukasi dan pemahaman nilai-nilai pembangunan budaya integritas antara Eksekutif dan Legislatif.

Kegiatan yang dilakukan KPK ini dinilai dapat meminimalisir adanya kasus Korupsi di lingkungan Pemkot dan DPRD Kota Semarang. Sehingga istilah Kopi Coro yang pernah ramai terjad ketika pembahasan anggaran dengan dewan tidak muncul lagi di Kota Semarang.

”Jadi sudah tidak adalagi kongkalikong apalagi konspirasi menetapkan dan memutuskan anggaran. Semuanya terbuka, bahkan kami setiap rapat selalu streaming Youtube adanya rapat-rapat di dewan. Sehingga tidak ada lagi istilah Kopi Coro muncul saat ini,” terangnya. (duh)

You might also like

Comments are closed.