Ini Jenis Sanksi PNS yang Tak Netral di Pilwakot Semarang

Asisten Pemerintahan Kota Semarang, Eko Cahyono. Foto: metrosemarang.com/ade lukmono
Asisten Pemerintahan Kota Semarang, Eko Cahyono. Foto: metrosemarang.com/ade lukmono

SEMARANG – Pilwakot Semarang 2015 merupakan momen unik dikarenakan dari ketiga pasangan calon (Paslon) memiliki nama yang pernah duduk di bagian eksekutif Pemerintah Kota Semarang. Dari calon nomor urut satu ada mantan Wali Kota Soemarmo HS, paslon nomor urut dua menampilkan mantan Wali Kota Hendar Prihadi, sedangkan di paslon urut tiga ada Agus Sutyoso yang merupakan Kepala Dinas PJPR pada masa kepemimpinan Hendrar Prihadi.

Kondisi ini tentunya menjadi pemicu adanya kubu-kubu pendukung dalam tubuh Pemkot, terlebih lagi orang yang memiliki kedekatan emosional pada salah satu calon wali kota. Menanggapi hal tersebut, Asisten Pemerintahan Kota Semarang, Eko Cahyono meminta agar semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Pemkot Semarang bisa menjaga netralitas dalam Pilwakot.

“Tidak ada untungnya memihak. Tugas PNS hanya memberikan pelayanan pada masyarakat. Jika disibukkan dengan urusan pihak-memihak, nanti dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan,” ujarnya dalam acara dialog di Balai Kota Semarang, Senin (7/9).

Eko bersyukur, ada aturan ketat yang mengatur tentang larangan keberpihakan PNS pada calon wali kota. Dengan demikian, dia yakin bahwa PNS akan berfikir ulang jika akan melakukan aktivitas politik, baik mengarahkan atau mengerahkan.

Dia menambahkan, sanksi yang tegas sudah disiapkan bagi siapa saja personel PNS yang ikut dalam aktivitas dukung-mendukung calon. “Ada penundaan kenaikan pangkat. Jika keadaan normal, PNS bisa naik pangkat dalam waktu dua tahun, maka jika dikenakan hukuman berarti dia harus menjalani tiga tahun untuk kenaikan pangkat,” papar Eko.

Di Semarang, lanjut Eko, sudah ada personel PNS yang terbukti tidak netral dan sudah diberi sanksi yang tegas. Namun Eko enggan mengatakan nama maupun posisi PNS tersebut.

Berdasarkan catatan Panitia Pengawas Pemilu Kota Semarang, sejauh ini sudah ada satu oknum camat yang terindikasi tidak netral. Oknum camat berinisial ST itu diketahui tatkala ia ikut berorasi sebelum tahap penetapan peserta Pilwakot berlangsung.

Ketidaknetralan ST dalam kampanye terlihat saat yang bersangkutan mengajak warganya untuk memenangkan salah satu pasangan calon (paslon). Menurut Ketua Panwaslu Kota Muhammad Amin, oknum camat tersebut sudah mengakuinya. Dia juga sudah mendapat sanksi ringan berupa teguran dari Pemkot. (ade)

You might also like

Comments are closed.