Ini Kajian Dosen Unika tentang Konvoi Moge

Aksi pesepeda menghadang konvoi moge di Yogyakarta. Foto: metrosemarang.com/dok
Aksi pesepeda menghadang konvoi moge di Yogyakarta. Foto: metrosemarang.com/dok

SEMARANG – Keberanian Elanto Wijoyanto menghadang konvoi motor gede di perempatan Condongcatur, Yogyakarta, Sabtu (15/8), membuat heboh dunia maya. Kenekatannya menyetop rombongan yang akan menghadiri Jogja Bike Rendezvous 2015 itu telah memantik kontroversi terkait aturan pengamanan konvoi dan tata tertib lalu lintas.

Menanggapi masalah ini, Dosen Unika Soegijapranata Semarang, Yovita Indrayati melakukan kajian Pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal itu mengatur tentang pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan.

“Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;  ambulans yang mengangkut orang sakit. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Iring-iringan pengantar jenazah dan konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,” paparnya, Selasa (18/8).

Dia menambahkan, penjelasan huruf g, yang dimaksud dengan ‘kepentingan tertentu’ adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera. Antara lain, kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk penanganan bencana alam.

Dengan demikian, huruf g tersebut sudah secara tegas membatasi konvoi dan/atau kendaraan kepentingan tertentu. “Meskipun ada kata ‘antara lain’ tidak berarti bahwa semua bentuk konvoi bisa masuk dalam kategori ini,” tambahnya.

Penjelasan ini dimaknai sebagai kegiatan yang bersifat kedaruratan dan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat bukan kepentingan yang lain. Konvoi moge dinilai tidak termasuk dalam kriteria tersebut.

Konvoi untuk moge, konvoi pengantin dan lain-lain yang bersifat kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, menurutnya akan mencederai rasa keadilan bagi masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan cita hukum keadilan dan jelas bertentangan dengan nilai keadilan yang tercermin pada UUALJ.

“Seringkali tindakan pengawalan menggambarkan arogansi Polri dan kelompok konvoi sehingga mencederai rasa keadilan rakyat, apalagi Polri adalah penegak hukum dan pengayom masyarakat sudah seharusnya mentaati hukum yang telah dibuat dan melindungi masyarakat,” pungkasnya.

Sementara, Kabid Humas Polda DIY AKBP Any Pudjiastuti menyatakan, Panitia Jogja Bike Rendezvous 2015 telah menginformasikan kegiatan mereka kepada Kepolisian sekaligus mengajukan permohonan untuk pengamanan sepanjang konvoi dari salah satu hotel di Sleman menuju Prambanan.

“Oleh sebab itu ada voorijder paling depan untuk mengawal. Tujuannya supaya konvoi lancar. Berdasarkan peraturan, ikatan konvoi memang tak boleh putus sekalipun oleh lampu merah. Itu dispensasi yang sudah tertuang dalam aturan,” kata Any, seperti dikutip dari CNN Indonesia. (ade)

You might also like

Comments are closed.