Izin Belum Beres, Pembangunan Perumahan Shangrila Diminta Dihentikan

METROSEMARANG.COM – Pengembang Perumahan Shangrila di Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, diketahui tidak memiliki izin prinsip seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Perumahan ini terancam dihentikan pembangunannya karena banyak sekali aturan yang dilanggar.

Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang melakukan sidak di lokasi pembangunan Perumahan Shangrila Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Senin (21/8). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Pembangunan perumahan ini, Senin siang (21/8), disidak oleh Komisi C DPRD Kota Semarang karena ada informasi pembangunannya terus dilanjutkan. Dari tinjauan di lapangan, komisi yang membidangi pembangunan menemukan memang ada dua unit rumah baru yang didirikan. Sayang saat disidak tidak ada satupun pekerja atau pengembang perumahan yang berada di lokasi.

Menurut Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, sebelumnya pengembang perumahan sudah diperingatkan untuk mengurus dan menyelesaikan perizinannya. Karena izin prinsip belum dipenuhi oleh pengembang. Pengembang juga diminta untuk membuat talud pada tebing di sekeliling perumahan dengan cor atau beton. Namun semuanya itu tidak diindahkan oleh pengembang.

”Jadi dulu pengembang hanya mengepras bukit dan tidak dibuat dengan konsep terasering sehingga tebing rawan longsor. Padahal di atas tebing mepeti itu merupakan jalan umum yang sering dilewati kendaraan, khususnya masyarakat sekitar mengkhawatirkan terjadinya longsor,” katanya.

Dari laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, lanjutnya, pengembang perumahan juga belum menyelesaikan IMB. Tapi malah diketahui secara sembunyi-sembunyi telah membangun dua unit rumah baru lagi.

”Padahal sebelumnya sudah kami peringatkan untuk dihentikan sementara dulu pembangunannya dan diselesaikan dulu izinnya,” katanya.

Sebagai langkah tegas, pihaknya pun akan merekomendasikan Pemerintah Kota Semarang melalui Satpol PP untuk menutup lokasi pembangunan perumahan ini. Bahkan jika izinnya tidak bisa diselesaikan pembangunannya harus dihentikan.

Sementara itu, Staf DPMPTSP Kota Semarang, Johannes mengatakan, izin prinsip dari pemerintah kota belum keluar karena persyaratannya belum terpenuhi oleh pengembang. Karena itu sementara pembangunan perumahan tersebut harus dihentikan.

”Selain melanggar izin prinsip, diketahui diketahui di dekat lokasi perumahan itu ada sumber air dengan kapasitas kurang dari 5 liter perdetik, hanya 0,5 liter perdetik. Padahal sesuai aturan gubernur di dekat sumber mata air dengan kapasitas 5 liter perdetik sejauh 200 meter tidak boleh dibangun apapun,” tandasnya. (duh)

You might also like

Comments are closed.