Izin Dipermudah, Nelayan Pantura Berbondong-bondong Ukur Ulang Kapal

METROSEMARANG.COM – Sejumlah nelayan di jalur Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura) Jawa Tengah mengajukan pengukuran ulang kapal setelah mendapat kemudahan proses perizinan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Pemilik kapal saat selesai mengurus izin ukur ulang kapalnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Foto: metrosemarang.com/fariz fardianto

Proses ukur ulang kapal nelayan Pantura dipusatkan di gerai perizinan BBPI Semarang. Dalam rentang waktu empat hari, terdapat 16 izin SIUP, pengajuan 39 lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta 35 lembar Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diproses oleh petugas BBPI.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP, Saifuddin, mengungkapkan potensi PNBP yang dapat diraih dari proses ukur ulang kapal tersebut mencapai Rp 5 miliar.

“Hal ini tentunya selaras dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 716 tahun 2016 tentang Penindakan dan Pencegahan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melarang pengenaan segala jenis pungutan dan besaran tarif perizinan di luar ketentuan,” tutur Saifuddin kepada metrosemarang.com, Sabtu (3/3).

Ia menyampaikan ada perubahan ukuran kapal sesuai aturan Menteri KKP, dari semula sebesar 30 groos ton, kini menjadi 30 groos ton keatas.

Ukur ulang kapal ini sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KKP) Bernomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang. Hal ini juga mengimplementasikan gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam yang digagas KPK.

Pengukuran ulang kapal ini, menurutnya merupakan lbentuk transparansi pelayanan perizinan di KKP. Saifuddin pun mendorong supaya pemilik kapal dapat kooperatif untuk menyampaikan semua dokumen yang diperlukan petugas.

“Mulai dokumen asal kapal, bahan kapal, alat tangkap, tahun pembuatan, tempat pembuatan dan keberadaan kapal di pelabuhan,” cetusnya.

Lebih jauh lagi, para pemilik kapal harus melaporkan apabila kapalnya tidak diperpanjang dengan alasan yang jelas dan secara transparan.

“Selama ini dari puluhan ribu kapal nelayan yang ada di Jateng, yang melakukan ukur ulang baru 2.000 unit,” ujar Saifuddin. (far)

You might also like

Comments are closed.