Jalan Panjang Hidup Sehat di Kampung Semanggi

Tanggul yang membatasi permukiman penduduk Kampung Semanggi dengan Kali Premulung dan Bengawan Solo. Foto: metrosemarang.com/eka handriana
Tanggul yang membatasi permukiman penduduk Kampung Semanggi dengan Kali Premulung dan Bengawan Solo. Foto: metrosemarang.com/eka handriana

Tahun 2013 ditemukan 40 kasus diare dan muntah berak di RW 23 Kampung Semanggi. Akhir 2015 lalu, hanya ada dua kasus diare dan satu kasus demam berdarah. Indikator peningkatan kualitas hidup sehat pada perkampungan padat penduduk di pojok tenggara Kota Surakarta. Soal bagaimana mencapainya, adalah perjalanan panjang yang tidak mulus.

DI salah satu titik di RW 23 Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta berdiri balai pertemuan warga. Dilengkapi dengan sarana mandi cuci kakus (MCK) umum di belakangnya. Dahulu tempat tersebut merupakan Pondok Boro, tempat untuk menampung keluarga perantau dari luar Kota Surakarta secara cuma-cuma.

Sekitar 20 keluarga menempati kamar-kamar di Pondok Boro tanpa fasilitas sanitasi dan air bersih. “Dulu di sekitar sini belum ada rumah, masih semak-semak. Cuma ada Pondok Boro ini dari pemerintah. Kalau mandi, cuci, berak ke sungai, di situ dekat,” kata Sutinah (66). Ia diboyong suaminya lebih dari 40 tahun lalu dari Pacitan, Jawa Timur ke Semanggi.

Kurang dari 50 meter dari bekas Pondok Boro itu terdapat Kali Premulung yang membatasi Kampung Semanggi dengan Kabupaten Sukoharjo. Alirannya membujur sepanjang pinggir timur kampung. Masih di Kampung Semanggi, Kali Premulung bertemu dengan Sungai Bengawan Solo.

Di Kali Premulung itulah penghuni Pondok Boro melakukan aktivitas domestik. Mandi, mencuci pakaian, piring, beras, sayur dan lauk, hingga buang air besar. “Kalau untuk air minum, cuci piring, beras dan sayur, airnya disaring dulu pakai tumbu (wadah dari anyaman bambu yang rapat, biasa dipakai sebagai peniris –red),” kisah Sutinah.

Penghuni Pondok Boro terus berganti. Penghuni lama yang sudah memiliki cukup uang, membangun rumah di sekitar pondok, lalu penghuni baru masuk. Begitu seterusnya. “Dulu saya termasuk yang pertama menempati pondok. Bareng dengan keluarga Sutinah,” imbuh Mariam (66).

Lambat laun, Pondok Boro tak lagi dihuni. Permukiman di bantaran Kali Premulung itu melebar dan menjadi padat. Puluhan tahun permukiman itu berkembang, sayang tak dibarengi dengan pembangunan sarana sanitasi. Ratusan keluarga mengandalkan sungai untuk kebutuhan sanitasi dan air bersih, kendati air sungai sudah tak lagi bersih.

Air Bersih dan Sanitasi Tak Terjangkau

Limbah domestik bercampur dengan limbah pabrik, menjadikan air Kali Premulung hitam. Penyakit lalu bemunculan. Sebagian warga beralih mengambil air bersih dari rumah warga yang memiliki sambungan pipa layanan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM).

Tidak gratis tentunya. Untuk satu ember air, harus membayar Rp 300. Sementara, satu keluarga dalam sehari membutuhkan air 5-10 ember. Apa boleh buat, sebab untuk memasang sambungan layanan PDAM sendiri, warga tidak mampu. “Biayanya mahal, kami ndak kuat,” kata Mariam.

Kepala Urusan Pelayanan Langganan PDAM Kota Surakarta, Bayu Tunggul Pamilih menyebutkan, melihat kondisi di RW 23 Kelurahan Semanggi, sambungan yang bisa dipasang setidaknya golongan rumah tangga 3 (R3). Ditentukan berdasarkan skoring, letak permukiman yang berada di perkotaan, luas tanah, luas dan jenis bangunan, serta kondisi jalan.

Biaya pemasangan untuk golongan tersebut mencapai Rp 1,6 jutaan. “Sebetulnya secara teknis tidak ada masalah. Layanan sambungan bisa menjangkau rumah-rumah di sini. Tapi untuk biaya pemasangan dan abonemennya, warga tidak mampu,” kata Bayu.

Kepadatan pemukiman Kampung Semanggi tidak memungkinkan bagi pembuatan septictank individu. Foto: metrosemarang.com/eka handriana
Kepadatan permukiman Kampung Semanggi tidak memungkinkan bagi pembuatan septictank individu. Foto: metrosemarang.com/eka handriana

Menurut Bayu, PDAM telah memasang hydrant umum di kawasan tersebut. Warga memanfaatkannya. “Namun kendalanya, warga harus ngangsu (mengambil air dengan ember atau wadah lain – red),” lanjut Bayu.

Alhasil, penduduk RW 23 hanya menggunakan air bersih dari PDAM untuk keperluan memasak dan air minum. Sementara untuk mandi, mencuci pakaian dan berak masih tak beralih dari sungai. Jika air sungai sedang tinggi, anak-anak malah langsung buang air di parit, atau saluran drainase di permukiman.

Sampai tahun 1996 warga mendapat bantuan pembangunan sarana MCK komunal dari pemerintah setempat. Ada enam bilik dilengkapi dengan tandon besar untuk menampung air bersih. Sayangnya, jumlah kamar kecil di MCK komunal tersebut tak sebanding dengan jumlah penduduk RW 23.

Untuk membangun kakus sendiri di rumah masing-masing juga tak memungkinkan. Sebab, kawasan tersebut telanjur padat. Saat ini terdapat 434 keluarga di sana, total penduduk sekurangnya mencapai 1.750 jiwa. Secara teknis, sulit untuk dilakukan penggalian tempat penampungan tinja (septictank) pada masing-masing rumah.

Hanya 10 persen rumah tangga yang memiliki toilet di dalam rumah. Sementara sekitar 40 persen warga masih buang air besar sembarangan, kebanyakan masih di sungai.

Kelompok Swadaya Masyarakat

Sebagian kecil warga berinisiatif mengubah pola hidup di kawasan yang telah kumuh itu. Salah satunya Cahyo Dafiri. Bersama warga lain yang memiliki kesadaran sama akan pentingnya kesehatan lingkungan, tahun 2012 dibentuklah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Dabagsari Makmur.

Dengan surat keputusan yang ditandatangani Wali Kota Surakarta. “Waktu itu masih Pak Jokowi. Kami bertekad mewujudkan kehidupan yang sehat di RW 23 Kampung Semanggi,” kata Cahyo.

Kata Cahyo, bukan pekerjaan yang mudah. Karena selain harus mengubah pola pikir warga yang berpuluh-puluh tahun dan secara turun-temurun sudah terbiasa melakukan aktivitas domestik di sungai, KSM Dabagsari Makmur juga harus menggapai kepedulian pihak-pihak terkait.

“Melalui forum RW saat itu kami sepakat untuk mengajukan bantuan pembuatan MCK baru agar bisa mencukupi kebutuhan warga,” ujar Cahyo.

Gayung bersambut, PDAM Kota Surakarta dan Badan untuk Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) melalui program Indonesian Urban Water Sanitation and Hygiene (IUWASH), melirik Kampung Semanggi. Sejak itu perencanaan program kampung sanitasi di Semanggi dimulai.

Pertimbangan PDAM adalah untuk menjaga dan memperbaiki kualitas air Sungai Bengawan Solo yang menjadi salah satu sumber air baku untuk produksi air. Untuk melayani lebih dari 62 ribu pelanggan di Surakarta dan sekitarnya, PDAM Surakarta membutuhkan debit air sekurangnya 900 liter per detik.

Dari mata air Cokrotulung didapat sekitar 400 liter per detik. Sedangkan dari 26 sumur dalam yang dimiliki PDAM, dihasilkan 350 liter per detik. Sisanya dipenuhi dari Sungai Bengawan Solo, dengan instalasi pengolahan air berkapasitas 100 liter per detik.

“Kali Premulung yang melewati Kampung Semanggi, letaknya di selatan. Bermuara di Bengawan Solo yang letaknya di utara. Jadi Kampung Semanggi ini terhitung daerah hulu. Kalau sumber air di hulu tercemar, maka hilir juga sudah pasti tercemar,” terang Bayu.

PDAM lantas menyepakati pemenuhan kebutuhan air bersih lewat master meter dengan golongan tarif sosial khusus. Ada satu meteran air induk yang digunakan bersama oleh warga, lalu disambungkan secara pararel ke rumah-rumah. “Waktu itu kendalanya, tidak ada biaya untuk sambungan rumah,” kata Bayu.

MCK komunal di RW 23 Kampung Semanggi yang dibangun sejak 1996. Foto: metrosemarang.com/eka handriana
MCK komunal di RW 23 Kampung Semanggi yang dibangun sejak 1996. Foto: metrosemarang.com/eka handriana

IUWASH lantas membiayai instalasi 98 sambungan rumah untuk air bersih. Untuk persoalan sanitasi, MCK baru dibuat untuk mendukung MCK yang sudah ada. Dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal.

Selain itu, juga pembuatan 50 kakus di rumah-rumah warga dengan instalasi pipa limbah menuju IPAL komunal. IPAL komunal itu menjadi solusi persoalan keterbatasan lahan untuk pembuatan septictank masing-masing rumah.

Septictank standar itu harus kedap, ada lubang untuk penyerapan dan lubang pembuangan gas. Jarak ideal 10 meter. Untuk wilayah urban yang sangat padat penduduk, tentu tidak mungkin,” kata Urban Sanitation Spesialist IUWASH, Ony Hartono.

IPAL komunal didesain dengan beberapa kompartemen. Terdiri dari ruang penampungan, pengendapan dan penyaringan. “Air yang lepas dari IPAL sudah tidak tercemar. Lumpur tinja sudah tidak berbau, selanjutnya tinggal disedot,” lanjut Ony.

Kendati rancangan program sudah matang, tetap saja ada warga yang menolak. “Kami sampai didemo, ada yang pasang-pasang spanduk penolakan,” kata Cahyo. Warga yang menolak kebanyakan takut jika rumahnya dilewati instalasi pipa tinja, akan berbau. Disamping itu, mereka menganggap buang air di kakus tidak sepraktis buang air di sungai.

Behavior Change Communications IUWASH, Dwi Anggraheni Hermawati mengatakan, pihaknya mendampingi KSM Dabagsari Makmur untuk melakukan sosialisasi melalui berbagai forum warga, PKK, pengajian, hingga rapat-rapat warga. Butuh delapan bulan agar program tersebut bisa diterima warga.

Berbasis Masyarakat

Pembangunan sarana prasarana sesuai rancangan program tersebut akhirnya terlaksana pada April 2013. Tahun 2014, fasilitas air bersih dan sanitasi komunal diresmikan. Pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat melalui KSM Dabagsari Makmur.

“Fokus kami bukan pada pembangunan fisik, namun pada peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendapatkan akses air bersih dan sanitasi yang layak. Yang ada di Semanggi ini sebagai percontohan,” kata Koordinator IUWASH Regional Jawa Tengah, Jefry Budiman.

Demi keberlangsungan program, warga dilatih untuk melakukan perawatan pada berbagai bagian instalasi. Perawatan meteran air pada sambungan rumah, hingga penggelontoran bersama tiap dua minggu pada kakus tiap rumah yang tersambung ke IPAL komunal.

“Penggelontoran pakai air panas, untuk mencegah penyumbatan dan membersikan minyak-minyak,” kata Cahyo yang juga penasihat KSM Dabagsari Makmur. Saat ini pengurus KSM terdiri dari 12 orang dengan tugas masing-masing. Mulai dari pegelolaan MCK hingga pengelolaan keuangan.

Warga memang ditarik iuran untuk membiayai operasional MCK, IPAL dan master meter. Rumah tangga yang tersambung jaringan pipa IPAL komunal dikenai biaya Rp 7.000 per bulan, pengguna MCK komunal dikenai biaya Rp 1.000 untuk mandi dan Rp 500 untuk buang air.

Setiap bulannya tak kurang dari 250 orang menggunakan MCK komunal. Pemasukan tiap bulan dari IPAL dan MCK sekitar Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta. Sementara untuk langganan air dikenakan tarif Rp 3.200 per meter kubik, tanpa abonemen karena  tidak menyewa meter sambungan rumah dari PDAM.

Tarif itu lebih murah dari sambungan R3, sebesar Rp 3. 800 per meter kubik. Tapi, ada saja beberapa warga yang menunggak bayar. “Itu bagian dari kendala program, kami berupaya menyelesaikannya,” kata Cahyo.

Pengembangan

Maret 2016 kelak, pendamping IUWASH akan berakhir. Jefry berharap Kampung Sanitasi Semanggi dapat diduplikasi di tempat lain. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Kota Badan Perencanaan Daerah Kota Surakarta, Suratna, mengatakan pihaknya bakal mengembangkan program serupa di daerah merah, yang rawan sanitasi.

MCK dan IPAL komunal di belakang ruang pertemuan warga RW 23 Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta. Foto: metrosemarang.com/eka handriana
MCK dan IPAL komunal di belakang ruang pertemuan warga RW 23 Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta. Foto: metrosemarang.com/eka handriana

Menurut Sunarta, Pemerintah Kota Surakarta sebetulnya telah membangun 88 IPAL komunal yang tersebar di berbagai titik. IPAL komunal dibangun untuk mengendalikan perilaku buang air besar sembarangan, menurunkan angka penyakit menular seperti kolera dan tifus yang endemik di daerah rawan sanitasi, dan mengurangi cemaran dari septictank individu yang tidak standar.

“Hanya saja memang ada lokasi-lokasi yang belum dijangkau. Karena kepadatan penduduknya,” kata Suratna.

Sementara, Pemerintah Kota Surakarta juga telah menyiapkan sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2). Sistem tersebut didasarkan pada Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 16a Tahun 2016 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja.

Untuk pelanggan air PDAM namun tidak langganan sambungan perpipaan limbah tinja, akan dilakukan penyedotan septictank setiap tiga tahun sekali. Penyedotan dilakukan lewat kerjasama dengan pihaka swasta, jadwalnya menggunakan sistem kode batang.

“Selama ini kan penyedotan septictank hanya kalau sudah penuh atau mampet saja. Kalau sudah terjadwal penuh atau tidak penuh akan disedot. Sedangkan kalau sudah langganan perpipaan tidak limbah tinja langsung ke IPAL seperti yang berlangsung di Semanggi,” kata Bayu.

Biaya layanan menjadi satu dengan rekening air PDAM, sebesar Rp 8.500 per bulan. Sedangkan bagi pelanggan air PDAM yang telah terlayani sambungan air limbah perpipaan, dikenakan biaya Rp 7.500 per bulan.

Lumpur tinja baik dari septictank individu maupun IPAL komunal akan diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Kota Surakarta memiliki tiga instalasi, di bagian utara berada di Mojosongo, bagian tengah ada di Pucang Sawit, dan bagian selatan ada di Semanggi.

Persoalannya, warga Surakarta yang tidak berlangganan PDAM tentunya tak bisa dicakup L2T2. Namun jumlahnya jauh lebih sedikit, mengingat saat ini cakupan layanan air PDAM telah mencapai lebih dari 80 persen penduduk solo.

Jefry Budiman mengatakan, persoalan air bersih dan sanitasi layak tak bisa dipisahkan sebagai salah satu syarat hidup sehat. Sanitasi yang layak membutuhkan ketersediaan air bersih, dan ketersediaan air bersih butuh dukungan sanitasi yang layak untuk menghindari cemaran. (Eka Handriana)

You might also like

Comments are closed.