Jalani Sidang Perdana, Bupati Klaten Nonaktif Didampingi Dua Tim Kuasa Hukum

METROSEMARANG.COM – Bupati Klaten nonaktif, Sri Hartini hari ini, Senin (22/5), menjalani sidang perdana kasus suap jabatan di Pengadilan Tipikor Jalan Suratmo, Semarang. Dalam sidang tersebut, sejumlah pegawai negeri ikut hadir di tengah kerumunan pengunjung.

Bupati Klaten nonaktif menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (22/5). Foto: metrosemarang.com/fariz fardianto

Jaksa dari KPK, Avni Carolina menilai terdakwa melakukan gratifikasi kepada 149 kepala desa yang ada di Klaten. Ia menyebut terdakwa menerima imbalan dari setiap proses mutasi maupun kenaikan jabatan kepala desa dengan nilai bervariasi.

“Nilainya mulai Rp 15 Juta hingga Rp 50 Juta,” kata Avni.

Jaksa menjerat terdakwa dengan hukuman penjara minimal lima tahun. Sebab, dalam kasus tersebut, terdakwa terindikasi melakukan dua jenis tindak pidana korupsi yaitu gratifikasi dan suap kenaikan jabatan pegawai negeri.

Untuk kasus suap, terdakwa juga terindikasi menerima uang terhadap para pegawai negeri yang mendapat promosi kenaikan jabatan. Kasus suap itu muncul di lingkungan Dinas Pendidikan maupun tiap sekolahan.

“Kerugian negara akibat aksi gratifikasi yang dilakukan terdakwa mencapai Rp 9,6 Miliar. Sedangkan nilai kasus suapnya sekitar Rp 2 Miliar. Ada dua hukuman yang dikenai kepada yang bersangkutan masing-masing gratifikasi dan suap,” bebernya.

Dilain pihak, Deddy Suwadi, kuasa hukum Sri Hartini mengatakan selama sidang, kliennya didampingi dua tim kuasa hukum yang didatangkan dari Jakarta dan Kota Gudeg Yogyakarta.

Tim kuasa hukum, lanjut Deddy nantinya akan memberikan pembelaan secara maksimal agar kliennya dapat lolos dari jeratan kasus yang membelitnya.

“Kita akan mendengarkan dulu seperti apa dakwaan yang diutarakan oleh jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika kita rasa memberatkan, tentunya kita mengajukan eksepsi,” ungkap Deddy.

Ia menerangkan kliennya kemungkinan masih akan menjalani pemeriksaan lanjutan dari KPK lantaran statusnya sebagai terdakwa suap jabatan yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh lembaga antirasuah.

“Bu Hartini itu selama menjabat sangat pasif. Padahal yang tahu kenaikan pangkat kan dari BKD, tapi kenapa malah ditimpakan kepada bupati. Itu juga (tindakan suap-menyuap jabatan) sudah jadi tradisi lama di Klaten,” cetusnya. (far)

You might also like

Comments are closed.