Jamin Kualitas Khutbah Jumat, Menag: Harus Ada Standarisasi Khatib

METROSEMARANG.COM – Wacana sertifikasi dai atau pendakwah dalam khutbah salat Jumat bukanlah gagasan baru Kementerian Agama RI. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan pihaknya tidak menggunakan kata sertifikasi tetapi standarisasi.

Menag Kukman Hakim (kedua dari kanan) didampingi Wakil Wali Kota Hevearita Rahayu dan Rektor UIN Walisongo saat peresmian gedung baru, Selasa (31/1). Foto: metrosemarang.com/yulikha elvitri

Hal tersebut ia ungkapkan usai meresmikan dua gedung perkuliahan baru di UIN Walisongo Semarang, Selasa (31/1). “Kemenag lebih tepat menggunakan kata standarisasi dan ini bukan gagasan baru, dalam rangka merespon atas keinginan yang berkembang di ormas Islam dan masyarakat yang ingin pemerintah hadir untuk menjamin mutu khutbah Jumat,” bebernya.

Gagasan standarisasi ini mencuat kembali lantaran banyaknya laporan terkait isi dari khutbah Jumat di beberapa daerah. Menurutnya saat ini ada beberapa khatib yang dalam menyampaikan khutbahnya justru mengandung hal-hal yang mencela, mencaci, bahkan menyalahkan pihak lain.

Padahal, kata dia, khutbah Jumat yang tidak bisa lepas dari kewajiban muslim ini harus dijaga. “Harus terjaga kualitasnya, utamanya syarat dan rukun khutbah,” imbuhnya.

Dalam hal ini pemerintah telah diminta hadir untuk menata agar kualitas mutu dari khutbah tetap bisa memenuhi syarat dan rukun. Menurutnya pihaknya telah mendengar pendapat MUI juga Fakultas Dakwah dari beberapa Universitas Islam Negeri, untuk dibuat batas minimal kompetensi apa yang harus dimiliki khatib.

“Tidak untuk mengatur isi dari khutbah, tapi hanya menjaga agar pesan yang disampaikan tidak menyimpang,” tegasnya.

Terkait penolakan MUI Jateng atas gagasan tersebut, Lukman menyatakan hal tersebut bukan wewenangnya sebagai seorang Umaro’. Tetapi wewenang ulama yang paham dan mengerti standar kompentensi dari dai juga khatib.

“Menolak, ya terserah saya sebagai Menag tidak dalam posisi mengeluarkan itu. Kompetensi itu kewenangan ulama karena mereka yang paling mengerti,” tambahnya.

Ia menegaskan sekali lagi, Kemenag tidak mengadakan sertifikasi tetapi standarisasi kompetensi pendakwah, supaya kualitas dan mutu dakwah dapat terjaga dan sesuai syarat dan rukunnya. (vit)

You might also like

Comments are closed.