Dari Jejaring Sosial Menuju Revolusi Politik (Belajar dari Mesir, 2011)

Mengapa jejaring sosial Mesir bisa memicu revolusi politik? Apa yang terjadi setelah revolusi politik di Mesir tahun 2011? Sepertinya, Indonesia perlu belajar banyak dari Mesir.

DIPICU JEJARING SOSIAL. Terjadilah revolusi politik di Mesir, 2011. Namun terjadi pula konsekuensi berat setelahnya.
DIPICU JEJARING SOSIAL. Terjadilah revolusi politik di Mesir, 2011. Namun terjadi pula konsekuensi berat setelahnya.

Pada Awalnya adalah Facebook dan Twitter

Tahun 2011. Khaled Said (28), membangun emosi publik melalui halaman Facebook, menayangkan kediktatoran pemerintahan Mubarak, Mesir. 470,000 “penggemar” mendukungnya, lalu dia dibunuh secara brutal, dan tayangan video pembunuhannya (mendapat 500,000+ page view) justru membakar amuk masa.

Wael Ghonim melanjutkan Khaled Said, menjadi administrator “anonim”, mengendalikan halaman Facebook dari Dubai dan bekerja untuk Google.

Ghanim menulis, “Aku rasa, segera kita akan balik halaman, menuliskan dengan pena sendiri, sejarah kita sendiri, dengan tangan sendiri.” Ada 6.317 jempol, 2.077 komentar dan dilihat 1,244,267 kali. Dia kemudian menuliskan aksinya dalam sebuah novel, termasuk saat menjalani hukuman penjara selama seminggu.

Sudah biasa, di Asia perubahan dipicu kaum elit, sebagaimana Reformasi 1998.

Mubarak akhirnya tumbang, digantikan Mohamed Morsi. Pemakaian Facebook dan Twitter tercatat berhasil menumbangkan Presiden Tunisia, Zainal Abidin bin Ali, 14 Januari 2011.

Tiga Pola Gerakan Berbasis Jejaring Sosial

Ada tiga pola yang mengikuti keberhasilan jejaring sosial sebagai “faktor” yang mewujudkan revolusi politik mesir:

Pertama, Komunikasi dari halaman Facebook, kepada semua orang, layaknya tower menyeru sekeliling Mesir, termasuk mata luar-negeri. Harap diingat, Mesir berseberangan dengan Jerusalem dan Madinah (Timur), Sudan (Selatan), dan Libya (Barat). Mesir berada di Afrika.

Kedua, membangun emosi publik dengan fakta terpercaya. Orang menyukai fakta tersembunyi, namun sering takut membagikan fakta kekerasan jika berasal dari sumber tak-terpercaya. Orang lebih menyukai apa yang dituliskan “sumber pertama” (pelaku) kepada media, daripada logika meyakinkan dari whistle blower (pengicau) bergaya intelijen atau “orang dalam”.

Informasi ini harus membanjir sebagai twit, postingan Facebook, dan video YouTube. Fungsi konvensional jejaring sosial sebagai penghubung “aku” (individual) menjadi penghubung nilai-bersama (kita) dalam bentuk kepentingan politik: gulingkan Mubarak! Membanjirnya fakta ini, agar terjadi gerakan di jalan.

Ketiga, aksi di jalan, di Tahrir Square Kairo. Tidak ada revolusi tanpa aksi. Sering terjadi gerakan pemikiran dan kesadaran, namun, tanpa aksi fisik, revolusi tidak akan terjadi.

Blunder Mubarak dan Keunikan Revolusi Mesir

Mubarak tentu tidak diam. Dia sempat memblokir akses ke Facebook dan Twitter, tanggal 24 Januari 2011.

Mubarak melupakan satu hal penting: jika akses internet diblokir, orang akan turun ke jalan.

Mubarak semestinya belajar kepada China yang menerapkan wajib sensor pada jejaring sosial “dalam negeri”, dan memblokir semua akses aplikasi berplatform Web 2.0; namun jika ini dijalankan, Mesir harus berani “melawan” pemakai jejaring sosial di belahan dunia lain.

Semakin orang dilarang memakai jejaring sosial, orang akan merapatkan barisan, turun ke jalan. Orang akan mencari tahu dan melepaskan-diri dari penjara sensor, beradaptasi dengan keterbatasan.

Lihatlah “keberhasilan” Indonesia yang memberikan bandwith rendah kepada penduduknya dan membebaskan pemakai jejaring sosial memprotes pemerintah. Orang Mesir memakai situs HootSuite untuk mengatasi pemblokiran Facebook dan Twitter.

Saat emosi memuncak, mereka turun ke jalan. Orang-orang Mesir berkumpul di Tahrir Square, mereka ini kelompok elit barisan pertama yang terpelajar: mahasiswa, doktor, pengacara, hakim, perempuan, sampai wartawan televisi milik pemerintah.

Sebagaimana terekam di video aksi (Anda bisa menonton di YouTube), Tahrir Square di Kairo dipenuhi relawan, selama 48 jam. Mereka memprotes Mubarak, lalu membersihkan tempat itu, termasuk mencuci mobil rental yang mereka pakai untuk demonstrasi.

Belum pernah ada aksi politik mengguling pemerintah yang dimotori penggunaan jejering sosial sedamai Mesir. Mereka mengambil-alih identitas Mesir dari kegelapan rezim Mubarak, bukan mengambil-alih gedung.

Paradoks Jejaring Sosial Post-Revolution

Apa yang terjadi setelah Mubarak tumbang? Itu pertanyaan penting, mengingat perubahan bukanlah tentang penggulingan kekuasaan. Perubahan adalah perubahan menjadi lebih baik, untuk semua orang. Konsekuensi apa saja setelah terjadi perubahan politik di Mesir?

Sampai 2013, negara-negara Arab hanya punya 21 juta pemakai Facebook users across the Arab world. Jejaring sosial memainkan paradoks dan peran “merusak” secara sempurna. Setelah Mubarak tumbang, beredar banyak provokasi, rumor tak-substansial, dan mengartikulasi isu politik.

Mesir mengalami pergeseran tren seperti itu. Aktivitas orang di jejaring sosial justru proses destabilisasi politik mesir pascarevolusi.
Agen asing, menurut sinyalemen para petinggi militer mesir, berperan memanaskan situasi, terjadi pula pengguliran isu yang abai fakta, pertarungan antarfaksi dan kebencian antaragama, serta anonimitas untuk menjatuhkan nama partai (misalnya pada kasus adanya halaman palsu “Salafist Nour Party” di Facebook).

Bukankah aneh, jika sebuah negeri dengan “musuh bersama” (common enemy) bernama Mubarak, dalam waktu singkat pula menghasilkan keadaan tak-stabil, justru setelah jejaring sosial berperan dalam komunikasi?

Harap dimaklumi, jejaring sosial menyebarkan fakta tanpa pengawasan, rentan hasut dan subversi.
Pemerintah Mesir lalu menyebar poling, hendak mencari ratifikasi perundangan yang mengatur jejaring sosial, mengingat sekarang jejaring sosial digunakan “tanpa” tanggung-jawab dan kendali.

“Faktor” Bukanlah “Sebab”

25 Januari 2011, dunia mencatat terjadinya revolusi Mesir. Di antara manusia, keberhasilan ditentukan jejaring sosial, revolusi “damai” akhirnya tercapai.

Jay Rosen berargumen, “Factors are not causes,” faktor bukanlah sebab. Jejaring Sosial tidak sepenuhnya bertanggung-jawab sekaligus bukan tak-relevan dalam revolusi politik di Mesir.
Jejaring sosial berperan menolong penyebaran ketidaksesuaian kognitif dengan menghubungkan gagasan antara pemimpin-dan-aktivis kepada penduduk biasa, namun bagaimana penggunaannya, terserah manusianya. Jika “kesatuan” (unity) adalah “akibat” (effect), maka “kepadatan informasi” (density of information) yang dialirkan jejaring sosial adalah “sebab” (cause), demikian menurut Rosen.

Kondisi dan Proses, bukan Sebab

Orang sering bertanya, “Bagaimana menjelaskan revolusi politik Mesir 2011?”. Apakah jejaring sosial menjadi “sebab” terjadinya revolusi politik Mesir 2011?

Terbayang adanya kontingensi (rangkaian peristiwa berjejaring saling berhubungan dan linier). Pertanyaan itu mencari “mengapa”, penyebab terjadinya peristiwa.

Apakah pertanyaan “mengapa” memadai untuk menyingkap peristiwa sejarah?

Sejarah sering dibayangkan sebagai rangkaian peristiwa, peran aktor, aksi, dan pengetahuan, namun sering tak-sampai ketika membahas “mengapa”, terutama pada peristiwa “perubahan sosial”. Orang sering tidak berhasil mengurai, hanya sampai pada spekulasi “tentang peristiwa”, mendokumentasi, mencari “pelajaran” dari sejarah itu.

Rupanya, kita perlu menimbang jalan-lain: pikirkan tentang “kondisi dan proses” sosial, bukan “sebab unik”. Pikirkan tentang sejarah selayaknya aliran sungai dengan topografi tanah, saling berjalin dalam satu daratan luas, satu laut terhubung. Topografi tanah, dalam analogi tersebut, adalah kondisi dan proses hubungan sosial, lembaga politik, struktur keluarga, dll.

Marx berkata, “manusia membuat sejarahnya; namun bukan dalam keadaan yang mereka ciptakan sendiri.”
Gagasan dibentuk keadaan, demikian menurut Mark. Keadaan itu bernama: pengetahuan, perangkat hubungan sosial kekuasaan, dan peringkat produksi material. Ada kondisi dan peristiwa yang bisa dijelaskan.

Sejarah itu berlanjut layaknya putaran jam analog, sedangkan struktur kausal itu discontinue dan digital. Bukan narasi kausatif yang dibutuhkan orang, kecuali saat membujuk, melainkan analisis interpretif psikologi masa yang disertai penjelasan kondisi historis spesifik.

Jika sejarah dijelaskan sebagai aliran sungai, maka sejarah akan berpusat pada aktor (seperti melakukan personifikasi Orde Baru sebagai “Soeharto”).

Sejarah bukanlah tentang sebab-akibat, walaupun kadang bisa dijelaskan dalam hubungan kausatif. Terlalu sering detail peristiwa kecil terlupakan karena hanya bicara tentang perubahan-perubahan besar.

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]
Revolusi politik Mesir memberikan pelajaran, bagaimana jejaring sosial menjadi faktor perubahan, bukan penyebab perubahan. Setelah drama penumbangan Mubarak, jejaring sosial tetap mungkin mengalami paradoks seperti sifat aslinya: menjadi mesin propaganda untuk menghambat terhapusnya kediktatoran.
[/box]

Sebagai peristiwa sejarah, lebih menarik menganalisisnya dari sisi-sisi kecil seputar faktor dan keadaan di sekitar peristiwa itu, tanpa membingkai peristiwa sejarah dalam hubungan kausatif yang sangat membatasi.

Apa yang terjadi di Indonesia dengan pemakaian jejaring sosial di Indonesia saat menghadapi para koruptor?

Day Milovich,,
Penulis, artworker, webmaster, tinggal di Semarang dan Rembang.

You might also like

Comments are closed.