Johan Budi: Pejabat Terima Parcel Bisa Terjerat Korupsi

Penandatanganan Program Pengendalian Gratifikasi KPK dan Pemkot Semarang di Balai Kota, Rabu (20/5). foto: metrosemarang.com/ade lukmono
Penandatanganan Program Pengendalian Gratifikasi KPK dan Pemkot Semarang di Balai Kota, Rabu (20/5). foto: metrosemarang.com/ade lukmono

SEMARANG – Pelaksana tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johan Budi menandatangani komitmen penerapan Program Pengendalian Gratifikasi bersama jajaran SKPD Pemerintah Kota Semarang. Penandatanganan dilakukan di Ruang Lokakrida Balai kota Semarang, Rabu (20/5) siang.

Hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan kegiatan gratifikasi yang kerap berhubungan dengan penyelenggara negara. “Apalagi ini menjelang Lebaran. Gratifikasi sering berupa parcel mewah, seperti jam tangan dari Rusia, keramik mahal dan barang lain yang tidak masuk akal,” kata Johan.

Dia mengakui, pemberian parcel ketika Lebaran merupakan budaya baik. Namun akan salah jika dikaitkan dengan pemberian kepada seorang penyelenggara negara, bisa jatuh pada tindak pidana korupsi jika tidak tepat.

Dia mengapresiasi Pemkot Semarang yang mempunyai komitmen untuk menghilangkan gratifikasi, terutama yang langsung berinteraksi dengan masyarakat ketika bekerja. “Saya berharap, ini tidak hanya sebatas seremonial belaka. Tapi ada tindak lanjut untuk senantiasa menjadikan birokrasi seperti apa yang diinginkan masyarakat,” tambahnya.

Pihak KPK pun, lanjut Johan, tidak hanya melakukan penangkapan saja terhadap pelaku korupsi, namun juga melakukan tindakan pencegahan agar tidak sampai terjadi peluang untuk terjadinya korupsi. (ade)

You might also like

Comments are closed.