Jokowi Perintahkan BPN Kebut Penerbitan Sertifikat Tanah


METROSEMARANG.COM – Presiden Joko Widodo alias Jokowi menginstruksikan kepada seluruh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengebut penerbitan sertifikat tanah. Jika perlu, petugas BPN wajib lemburan sampai malam hari demi mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini sebagai upaya agar target penyerahan sertifikat dapat tercapai 126 juta lahan. 

Penyerahan sertifikat tanah di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang, Sabtu (23/12). Foto: metrosemarang.com/fariz fardianto

“Karena target kita tahun ini lima juta sertifikat harus dibagi. Tahun depan target kita tujuh juta, tahun depannya lagi sembilan juta dan setelah itu 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta,” ungkap Mantan Wali Kota Solo dua periode tersebut, di sela penyerahan sertifikat tanah di Lapangan Pancasila, Simpang Lima Semarang, Sabtu (23/12).

Ia menyampaikan pemerintah pusat seharusnya mampu merealisasikan target pembagian sertifikat tanah sebanyak 126 juta lahan. Akan tetapi, ia menyesalkan target tersebut ternyata meleset.

Jokowi menyebut dalam kurun waktu setahun terakhir baru ada 46 juta tanah yang berhasil dibebaskan.

“Masih ada 80 juta yang belum bersertifikat. Ini tempatnya sengketa ditutup, 80 juta! Lha kalau kayak yang dulu-dulu setahun hanya 500 ribu, 160 tahun baru rampung. Mau 160 tahun baru pegang sertifikat? Sudah nggak ada mungkin,” tuturnya.

Menurutnya tahapan pembagian sertifikat tanah tidak bisa selesai jika pemerintah bekerja dengan lambat. Padahal, rakyat di penjuru negeri tidak akan bisa menunggu terlalu lama, mengingat sisa sertifikat tanah yang masih harus diberikan.

Dari data yang dihimpun, jumlah sertifikat yang dibagikan Jokowi mencapai 10.350 lembar. Penyerahan sertifikat tanah juga disaksikan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo serta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Jokowi mengatakan pembagian sertifikat tanah tak hanya dilakukan di Semarang. Hal serupa juga dilakukan di empat provinsi sekaligus meliputi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bengkulu dan Sulawesi Tenggara.

Pembagian sertifikat tanah, tambahnya untuk mengatasi ragam persoalan yang dikeluhkan masyarakat Indonesia. Jokowi bercerita bahwa banyak keluhan yang muncul berupa sengketa tanah di sejumlah daerah.

“Karena rakyat gak pegang tanda bukti hak hukum atas tanah,” imbuhnya.

Jokowi bilang sengketa tanah kerap muncul akibat konflik antar warga. Ada pula sengketa antara warga dengan pemerintah serta sengketa yang melibatkan perusahaan swasta maupun BUMN. (far)

You might also like

Comments are closed.