Kebijakan Jumat Tanpa Emisi Dinilai Tidak Efektif

Jalan Menteri Supeno menjadi lokasi parkir dadakan kendaraan pegawai Pemprov Jateng saat pemberlakuan larangan PNS membawa kendaraan pribadi, Jumat (30/10). Foto: metrosemarang.com/dok
Jalan Menteri Supeno menjadi lokasi parkir dadakan kendaraan pegawai Pemprov Jateng saat pemberlakuan larangan PNS membawa kendaraan pribadi, Jumat (30/10). Foto: metrosemarang.com/dok

 

METROSEMARANG.COM – Kebijakan Jumat Tanpa Emisi yang diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dinilai tidak efektif. Hal itu dikarenakan para pejabat tidak benar-benar meninggalkan kendaraan pribadinya, melainkan hanya memindahkan parkir.

“Hanya memindahkan tempat parkir, tujuan mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor di kota tidak berjalan,” kata Pakar Transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, Senin (2/11).

Dia mengatakan, akan efektif apabila disediakan transportasi umum dari kawasan perumahan dan permukiman yang mampu mengakomodir masyarakat yang membutuhkan transportasi umum. Saat ini, transportasi yang belum menjangkau pelosok lah yang mendorong masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Selain itu, niat pemerintah dalam menyediakan transportasi umun masih setengah-setengah. Hal itu bisa dilihat dari tidak adanya shelter BRT di dekat Gubernuran. “Sementara ini, Pemerintah Daerah masih kurang peduli terhadap penyediaan transportasi umum yang memadai,” kata dia.

Larangan penggunaan mobil dinas di Pemprov Jateng berlaku setiap hari Jumat keempat tiap bulan. PNS diimbau ngantor naik kendaraan umum untuk mengurangi emisi gas kendaraan. Aturan itu tertuangg dalam surat keputusan (SK) Gubernur Jateng nomor 55/54 Tahun 2015. ‎

Sebelumnya, Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan, selain mengurangi emisi, ada dampak lain jika peraturan tersebut bisa dijalankan bahkan jadi kebiasaan. Kemacetan di jalan dan menumpuknya kendaraan di kantor akan semakin berkurang.

Ganjar berharap peraturan tersebut akan bisa merangsang inovasi untuk transportasi umum di Jawa Tengah. Ia mencontohkan di Jakarta dan Bogor banyak pekerja yang memakai kendaraan pribadi sampai ke lokasi tempat angkutan umum dan melanjutkan perjalanan ke kantor menggunakan transportasi umum.

“Maka seluruh jalan diringkes ke transportasi umum. Kalau itu sudah maka kota tidak terlalu banyak polusi dan kemacetan. Kalau sudah terbiasa, itu jangkanya panjang, akan memunculkan kesadaran transportasi publik harus banyak, harus nyaman, terus kemudian mudah diakses,” katanya di sela kunjungan kerja di Purworejo, Jumat (30/10). (ade)

 

 

 

 

You might also like

Comments are closed.