Kejati akan Jemput Paksa Staf Ahli Gubernur Jateng Tersangka Korupsi Bansos

Ilustrasi
Ilustrasi

SEMARANG – Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengancam akan menjemput paksa tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial APBD Jateng 2011, Joko Mardiyanto. Penjemputan paksa staf ahli Gubernur Jateng itu dikarenakan tersangka sudah tiga kali mangkir memenuhi pemeriksaaan penyidik.

“Jika Kamis (28/5) besok tidak hadir, sesuai undang-undang akan ada upaya paksa penjemputan,” kata Kajati Jateng, Hartadi, Selasa (26/5)

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP perwakilan Jateng, didapati penyaluran bantuan sosial bagi penerima fiktif dari total 164 penerima bantuan. Hartadi menambahkan, pemanggilan terhadap tersangka bertujuan untuk memintai keterangan terkait kasus bansos 2011 yang berpotensi merugikan keuangan negara senilai Rp 654 juta.

Dalam pemeriksaan sebelumnya, Kepala Biro Bina Sosial Provinsi Jawa Tengah itu selalu mangkir dengan alasan izin dinas tugas ke luar daerah. “Katanya izin tugas ke Bandung. Sudah tiga kali. Dalam surat izin yang disampaikan ada izin dari Gubernur Jawa Tengah (Ganjar Pranowo) mengikuti kegiatan kedinasan,” tandas Hartadi.

Sebelumnya dalam kasus yang sama, penyidik juga telah melakukan penahanan terhadap oknum PNS Pemprov Jateng Joko Suryanto. Dia ditahan pada Kamis (21/5). Kasus dugaan penyimpangan dalam penyaluran dan pengelolaan dana bansos yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah 2011 itu juga melibatkan lima mantan aktivis mahasiswa. (yas)

You might also like

Comments are closed.