Kenaikan PBB Meresahkan, Dewan akan Panggil Bapenda

METROSEMARANG.COM – Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tinggi di atas 50% telah meresahkan masyarakat yang merasa keberatan. Karena itu, Komisi B DPRD Kota Semarang akan memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait hal tersebut.

Agus Riyanto Slamet
Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Agus Riyanto Slamet mengatakan, keputusan Pemerintah Kota Semarang untuk meninjau Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) cukup terlambat. Sehingga hal tersebut membingungkan masyarakat.

Hal itu karena untuk pajak tahun 2018 sudah banyak yang mendapatkan tagihan melalui surat pemberitahuan pajak, bahkan mungkin sudah banyak juga yang melakukan pembayaran.

Pemerintah harusnya cepat menerbitkan surat pemberitahuan pajak tahunan yang baru untuk merivisi tagihan pajak sebelumnya. ‘’Kami mengapresiasi kepada pemkot yang meninjau ulang NJOP agar tidak memberatkan, tetapi kami menilai kurang koordinasi,’’ katanya, Selasa (27/2).

Agus mengatakan, pihaknya mengimbau agar warga jangan membayar pajak terlebih dahulu hingga dapat tagihan pajak yang baru.

‘’Insyaallah kami akan segera melakukan koordinasi ke Bapenda, karena persoalan PBB ini ternyata kompleks dan banyak membingungkan masyarakat. Masyarakat yang belum membayar pajak di tahan dulu hingga mendapatkan tagihan baru sesuai kebijakan penurunan NJOP, untuk yang sudah membayar kita juga akan koordinasi agar jika ada kelebihan bayar bisa dikembalikan,’’ jelasnya.

Agus menututurkan, managemen tata kelola PBB oleh pemkot juga perlu diperbaiki, karena temuan di lapangan banyak sekali kejanggalan. Mulai surat pemberitahuan pajak yang dobel hingga jumlah tagihan yang salah sehingga menimbulkan keresahan.

Keputusan merevisi NJOP ini juga bisa sekaligus menjadi momentum untuk melakukan perbaikan hal tersebut.

‘’Kita temuan banyak, ada yang surat pemberitahuan pajak dobel dengan nama obyek pajak sama, ada juga yang NJOP hanya Rp100 juta namun tetap muncul tagihan pajaknya, revisi NJOP momentum bagus sekalian melakukan evaluasi dan perbaikan,’’ terangnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta untuk melakukan pengkajian dan rencana agar target penerimaan pajak daerah yang sudah disepakati dalam APBD 2018, tetap terpenuhi meskipun akan ada penurunan NJOP.

Target penerimaan pajak daerah Kota Semarang sendiri pada tahun 2018 mencapai Rp1,2 triliun. Dan PBB di tahun 2017 lalu mampu memberikan porsi yang cukup besar hingga 30% dari total penerimaan pajak daerah.

‘’Setelah NJOP diturunkan tentu akan bedampak dengan penerimaan pajak yang sudah direncanakan, untuk itu kami meminta ada kajian dan rencana agar penerimaan pajak tetap dapat tercapai, tahun 2018 PBB ditargetkan naik 12,5%,’’ tandasnya. (duh)

You might also like

Comments are closed.