Kolam Retensi Muktiharjo Dihentikan, Pemkot Siapkan Kolam Retensi di Tlogosari

Kelanjutan proyek Kolam Retensi Muktiharjo Kidul menunggu keputusan kejaksaan. Proyek pengendali banjir ini mangkrak setelah ditemukan ada dugaan korupsi di dalamnya. Foto: metrosemarang.com/dok
Kelanjutan proyek Kolam Retensi Muktiharjo Kidul menunggu keputusan kejaksaan. Proyek pengendali banjir ini mangkrak setelah ditemukan ada dugaan korupsi di dalamnya. Foto: metrosemarang.com/dok

METROSEMARANG.COM – Pembangunan Kolam Retensi Multiharjo terpaksa dihentikan lantaran status hukum yang masih menjeratnaya. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Ayu Entys menjelaskan, rekomendasi dari Kejaksaan Negeri Semarang tentang Muktiharjo Kidul diakui memang belum turun. Namun pembangunan kolam retensi lainnya sudah mulai akan dilakukan.

“Di tahun ini sudah dianggarkan untuk rencana pembangunan kolam retensi Tlogosari. Kita akan lakukan secara bertahap. Namun untuk berapa anggaran yang diperlukan, saya kurang ingat tepatnya,” kata dia, Senin (18/1).

Proyek Kolam Retensi Muktiharjo Kidul menyeret dua pejabat Dinas PSDA Kota Semarang, yaitu Nugroho Joko Purwanto dan Rosyid Hudoyo serta tiga tersangka dari perusahaan rekanan.

Mereka yakni Komisaris PT Harmony International Tri Budi Purwanto, Direktur Utama PT Harmony International Handawati Utomo, dan Direktur Utama CV Prima Design Tyas Sapto Nugroho.

Seperti yang diketahui, proyek kolam retensi tersebut dilaksanakan tahun 2014 lalu dengan anggaran Rp 33,722 miliar. Penyidik menemukan bukti tentang adanya penyimpangan dengan dugaan kerugian negara hingga 4,7 miliar. Sementara PT Harmony merupakan kontraktor pelaksana proyek senilai Rp 34,9 miliar tersebut, dan CV Prima Design merupakan konsultan pelaksana.

Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono mengatakan, proyek tersebut sudah menelan biaya yang cukup mahal. Sehingga jika tidak dilanjutkan, maka akan lebih merugikan pemerintah.

Dewan mendorong agar pembangunan kolam tersebut bisa berjalan dan tidak menyalahi aturan maupun Perda. Selain itu pembangunan diharapkan segera berjalan agar fungsi kolam untuk menangkal rob dan banjir di daerah tersebut. (ade)

You might also like

Comments are closed.