Kolam Retensi, Penangkal Banjir yang Kini Kebanjiran Kasus

Nugroho Joko Purwanto dianggap bertanggung jawab dalam kasus dugaan penyimpangan proyek Kolam Retensi di Muktiharjo Kidul. Foto: metrosemarang.com/ade lukmono
Nugroho Joko Purwanto dianggap bertanggung jawab dalam kasus dugaan penyimpangan proyek Kolam Retensi di Muktiharjo Kidul. Foto: metrosemarang.com/ade lukmono

SEMARANG – Kolam retensi yang semula untuk mengatasi banjir di Kota Semarang, kini malah kebanjiran kasus. Kolam retensi di Muktiharjo misalnya, program prioritas milik Pemerintah Kota Semarang yang digagas Kepala Dinas Pengembangan Sumber Daya Alam, Drainase-Energi Sumber Daya Mineral (PSDA-ESDM) kini masuk ke ranah hukum dengan buah diseretnya Kepala Dinas PSDA ESDM, Nugroho Joko Purwanto sebagai tersangka.

Kolam Retensi Muktiharjo adalah sasaran empuk untuk oknum pejabat nakal. Betapa tidak, kolam tersebut merupakan kolam retensi seluas delapan hektare, paling lapang dibanding tiga kolam lainnya di Semarang, yaitu Tlogosari (2,6 hektare), Bugen (1,5 hektare) dan Kalicari (0,47 hektare). Biaya untuk pembangunan kolam retensi Muktiharjo pun tidak sedikit, yakni mencapai Rp 35 miliar dengan APBD 2014.

Mendengar kabar bahwa anak buahnya terjerat kasus korupsi, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi angkat bicara. Yang terpenting baginya saat ini adalah bagaimana roda pemerintahan tetap berjalan dan tidak mengganggu kinerja.

“Kita ikuti saja proses hukumnya. Mudah-mudahan ada solusi agar teman-teman tetap bekerja secara nyaman,” kata dia singkat, Selasa (26/5).

Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah resmi menetapkan status tersangka terhadap Nugroho Joko Purwanto, Selasa (26/5). Penetapan tersangka tersebut setelah kejati melakukan penyelidikan yang dilakukan sejak bulan Januari 2015 lalu.

Mantan Kepala Dinas Pasar itu diduga terlibat dalam kasus korupsi pada proyek pembangunan kolam retensi tahun 2014 silam, dimana saat itu ia berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). “Penetapan status tersangka ini murni berdasar ekspose perkara pada 25 Mei 2015,” kata Kepala Kejati Jateng, Hartadi. (ade)

You might also like

Comments are closed.