Korban Penggusuran Tol yang Menginap di DPRD Kendal Mulai Sakit

KENDAL – Hingga selasa (1/5) siang warga delapan desa yang terdampak penggusuran jalan Tol Batang-Semarang masih bertahan di halaman DPRD Kendal. Aksi bertahan dan menginap di area gedung dewan ini sudah memasuki hari ke lima. Rencananya mereka akan bertahan hingga tuntutan dipenuhi.

Namun kondisi warga yang ada di tempat tersebut memprihatinkan. Mereka tidur dengan alas alakadarnya, di bawah atap tenda tanpa pelindung samping. Sebagian perempuan dan anak tidur di dalam gedung dewan. Sedangkan para pria tidur di area parkir dengan atap tenda.

penggusuran tol
Korban jalan tol Batang-Semarang berdialog dengan anggota DPRD Kendal untuk meminta dukungan memperjuangkan nasbinya. Foto: metrojateng.com/edi prayitno

Untuk makan, mereka membeli bahan makanan dan dimasak bersama. “Kadang juga mendapatkan bantuan makanan dari warga lain. Juga dari perusahaan yang simpati dengan kondisi kami,” kata Warti, warga Desa Nolokerto.

Dengan kondisi seperti itu, ada salah satu di antara mereka yang sakit dan harus dibawa ke RSUD Kendal. Yang sakit masih berusia anak. Menurut Warti, anak tersebut sudah sakit sepulang dari pondok, lalu ikut menginap di gedung dewan.

“Kami belum memikirkan aksi selanjutnya, jika upaya yang dilakukan dewan (DPRD Kendal) untuk mengajukan usulan kami ke pemerintah pusat masih gagal. Tapi kami optimis anggota dewan membawa hasil yang baik bagi kami,” kata Kasipan, Warga Sumbersari.

Baca Juga: Ganti Rugi Tol Batang Semarang Terlalu Rendah

Malam sebelumnya anggota DPRD Kendal dipimpin Ketua DPRD Prapto Utono menyambangi dan berdialog dengan warga. Menurut Prapto, pihaknya akan melakukan menempuh jalur politik dengan menemui komisi IV DPR RI, Ombudsman dan Deputi II Staf Kepresidean. Karena hal itu yang bisa pihaknya lakukan untuk mengakomodir permintaan para warga itu.

“Kami akan menanyakan apakah masih ada kemungkinan dari tuntutan warga dapat dikabulkan. Sebab langkah hukum telah ditempuh, maka dari itu kami coba dengan langkah politik,” terangnya.

Ketua DPRD itu mengungkap dahulu pernah diadakan pertemuan dengan staf kepresidenan membahas terkait pembangunan proyek tol Semarang-Batang yang melintasi kabupaten Kendal itu. Namun sayang hasil pertemuan itu kurang maksimal. “Oleh sebab itu kami akan ke pemerintah pusat, untuk menanyakan kasus yang terjadi di Kendal,” paparnya.

Recananya, pada tanggal 3 dan 4 Mei 2018, kurang lebih 10 orang perwakilan masyarakat korban eksekusi paksa akan didampingi oleh Ketua DPRD dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal untuk mediasi dengan Komisi V DPR. Kabarnya mereka akan diterima Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon dan Ombudsman RI, Kantor Staf Presiden, Komnas HAM, dan Kementrian PUPR.

Sementara, DPRD Kendal memberi bantuan makan dan minum warga sampai tanggal 5 Mei 2018. “Setelah itu sambil menunggu Keputusan dari Pusat, para korban eksekusi paksa jalan tol yang menginap di halaman DPRD Kabupaten Kendal diharapkan menempati rusunawa, tanpa dipungut biaya,” jelas Prapto.

Sementara itu Kartiko Nur Sapto, pendamping para warga mengatakan langkah yang akan ditempuh oleh DPRD adalah tepat. Terlebih hal itu mengakomodir tuntutan warga.

Kartiko mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta kepada pihak Pengadialan untuk menunda untuk eksekusi itu. Bahkan pihaknya sempat meminta bantuan kepada Komnasham, dan pihak komnasham pun langsung turun ke lapangan.  “Namun proses eksekusi tetap dilakukan, kami menyangkan hal itu,” pungkasnya. (MJ-01)

You might also like

Comments are closed.