Korupsi Bansos, BPKP Disebut Terima Suap

Ilustrasi
Ilustrasi

SEMARANG – Staf ahli nonaktif Gubernur Jawa Tengah Joko Mardiyanto mengatakan bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng menerima suap atas kasus korupsi bansos Pemprov Jateng 2011.

Hal tersebut ia ungkapkan saat dimintai keterangan majelis hakim sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi bansos yang melibatkan lima aktivis mahasiswa di Pengadilan Tipikor, Semarang, Rabu (26/8).

Joko menyebut suap yang dilakukannya atas perintah mantan Kepala Biro Keuangan, Agoes Soeranto atau Agus Kroto. Ia mengaku pernah menerima pesan singkat dari mantan Kepala Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah Agoes Suranto untuk menyediakan uang sebesar Rp 25 juta.

“Di sms Pak Agus Kroto pada 14 November 2012 dan meminta Rp 25 juta lagi agar diserahkan ke Pak Sumarno untuk diberikan ke BPKP yang mengaudit,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Andy Astara ini.

Sumarno sendiri merupakan Kepala Bagian Akuntasi Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah. Uang tersebut diberikan ke petugas BPKP pada tahun 2012 yang melakukan audit di Biro Bina Sosial dan Biro Keuangan.

Keterangan senada juga diungkapkan saksi lain, Joko Soeryanto, mantan Kabag Kesra Biro Binsos, yang juga ketua tim pengkaji. Ia  mengakui telah meloloskan proposal karena adanya nota dinas dari Kabiro Keuangan lewat jalur khusus.

“Pada tahun 2011 proposal jalur umum sekitar 1.500 dan diloloskan di bawah 1.000 lewat Biro Binsos. Sisanya sekitar 80 persen lewat jalur khusus atau sekitar,” kata dia seraya mengakui jika proposal-proposal itu faktanya fiktif.

Sementara, Agoes Soeranto saat memberikan keterangannya mengatakan bahwa selaku Kabiro Keuangan, dia hanya memeriksa sebagian dari kelengkapan pengajuan proposal.

Agoes juga menampik keterangan BAP yang menyatakan bahwa sebagian besar proposal yang diajukan merupakan titipan dari anggota DPRD. Dia menerangkan bahwa pengajuan proposal bansos itu melalui fraksi anggota DPRD Prov Jateng.

“Itu juga dititipkan oleh staf mereka (anggota DPRD) lewat TU kami, dan itu kami proses seperti arahan pimpinan. Maka dari itu, saya langsung berikan nota dinas dan limpahkan ke tim verifikasi,” ujarnya.

Seperti yang diketahui, dalam sidang penyelewengan dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD 2011 tersebut, pengadilan mengadili lima penerima fiktif. Kelimanya yakni Aji Hendra Gautama, Azka Najib, Agus Khanif, Musyafak dan Farid Ihsanudin. (yas)

You might also like

Comments are closed.