Korupsi Kasda Rp 22 M, Jaksa Didesak Usut Dugaan Keterlibatan Tiga Mantan Wali Kota Semarang

Polisi melakukan penyitaan uang di BTPN Semarang, Jumat (29/5/2015). Foto: metrosemarang.com/dok
Polisi melakukan penyitaan uang di BTPN Semarang, Jumat (29/5/2015). Foto: metrosemarang.com/dok

METROSEMARANG.COM – Tiga mantan Wali Kota Semarang disebut ikut menikmati aliran dana uang Kasda senilai Rp 22 miliar yang raib secara misterius. Aparat penegak hukum didesak lebih berani mengambangkan kesaksian tersangka dan menjerat mereka yang menerima uang haram tersebut.

Fakta tersebut terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (5/1) dengan terdakwa mantan Kepala UPTD Kasda Kota Semarang, Suhantoro.

Mantan bankir yang dihadirkan sebagai saksi, Diah Ayu Kusumaningrum mengungkap bahwa tiga mantan Wali Kota Semarang yakni, Sukawi Sutarip, Soemarmo dan Hendrar Prihadi menerima aliran dana dari uang setoran Kasda Kota Semarang senilai Rp 22 miliar yang raib secara misterius.

Menurut Sekretaris Komite Penyelidikan, dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Syukron, kesaksian Diah cukup meyakinkan untuk dijadikan sebagai dasar pengembangan perkara ini hingga semua orang yang menerima aliran uang haram ini diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dia menuturkan, majelis hakim pada perkara ini juga telah memerintahkan kepada jaksa untuk menyeret para ‘pembegal’ uang negara yang dijadikan bancakan oknum pejabat. “Dana yang seharusnya disimpan untuk kepentingan masyarakat Kota Semarang, justru “dibegal” di tengah jalan oleh para oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggungjawab,” kata Syukron, Kamis (7/1).

KP2KKN Jawa Tengah mendesak kepada kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus ini hingga klimaks dan tuntas hingga tiga mantan Wali Kota yang disebut dalam kesaksian Diah Ayu Kusumaningrun.

Kasus ini, tambah Syukron, jangan sampai menjadi kasak-kusuk di masyarakat hingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika jaksa tidak melaksanakan perintah hakim, maka akan menurunkan wibawa pengadilan.

Karena kasus ini menyebut nama Hendrar Prihadi sebagai pemenang Pilwakot Semarang 2015, KP2KKN menginginkan agar kasus ini tidak menimbulkan fitnah bagi Calon Wali Kota terpilih sehingga menghambat kinerja pemerintah kedepan akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya.

“Jika memang Hendi tidak terlibat dan tidak menerima uang haram tersebut, ini akan membersihkan namanya dari fitnah. Tetapi jika memang benar-benar terbukti menerima aliran dana, dan ikut menjadi ‘begal’ dana Kasda, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” jelasnya.

Selain itu, pengusutan secara tuntas perkara ini akan memperkuat citra kejaksaan sebagai lembaga yang benar-benar berkomitmen untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih.

Kasus ini sempat menjadi ‘rebutan’, sebelum akhirnya ditangani Polrestabes Semarang. Sejauh ini, penyidik baru menetapkan dua tersangka, Suhantoro dan Dyah Ayu Kusumaningrum. Tiga mantan Wali Kota Semarang juga sudah dimintai keterangan oleh penyidik polisi. (ade)

You might also like

Comments are closed.