Kota Semarang Wilayah Merah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

METROSEMARANG.COM – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa Kota Semarang menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam kategori wilayah dengan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah. Selain Kota Semarang, wilayah lain di Jateng yang juga menjadi zona merah dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang.

“Wonosobo, Kendal, Kota Semarang dan Kabupaten Semarang masuk zona merah, artinya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di situ tinggi,” kata Ganjar dalam dialog interaktif gubernur dengan masyarakat “Mas Ganjar Menyapa” yang disiarkan radio Sindo Trijaya FM, Selasa (17/5) pagi di rumah dinas gubernur Puri Gedeh Semarang.

Ilustrasi Foto: metrosemarang.com/dok
Ilustrasi
Foto: metrosemarang.com/dok
Ganjar menyebutkan bahwa pada tahun 2015 lalu angka kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Jawa Tengah mencapai 2.466 kasus. Dari data tersebut menurut Ganjar 1.971 di antaranya dialami oleh perempuan dan sebanyak 757 kasus merupakan kekerasan seksual.

“Cukup miris bahwa banyak ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, bahkan sebagian adalah kekerasan seksual,” kata pria yang khas dengan rambut putihnya tersebut.

Data terbaru periode Mei 2016 juga menyebutkan bahwa dari 413 total jumlah kasus kekerasan, 325 di antaranya menimpa kaum perempuan. Merespons hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menaikkan anggaran untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dimana anggaran pada tahun ini senilai Rp. 7,9 miliar lebih tinggi dari tahun 2015 senilai Rp. 3,2 miliar.

Ia juga mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk operasional beberapa SKPD, karena masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak ia anggap bukan hanya menjadi tugas dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB), namun lebih bersifat multisektoral, terlebih angka kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahun terindikasi mengalami peningkatan.

“Anggaran itu untuk banyak SKPD, soalnya ini bukan masalah sektoral, harus melibatkan banyak pihak karena angkanya (kekerasan terhadap perempuan dan anak) ada indikasi meningkat,” tutup Ganjar.

Terpisah, Dian Puspitassari, Direktur Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) mengatakan bahwa dari tingginya kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Jawa Tengah hanya 10 % saja yang dapat bergulir hingga ke meja hijau. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya pihak internal keluarga korban yang tidak ingin masalah tersebut tersebar karena bersifat sensisitif bagi korban dan keluarga. “Hanya 10 % yang bisa sampai di pengadilan,” ungkap Dian.

Selain itu, ia mengatakan bahwa hal lain yang juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah adalah dari segi infrastruktur. Kondisi jalan di beberapa titik yang minim penerangan ia anggap berpotensi rawan terjadi tindak kejahatan. Selain itu sarana transportasi umum di Kota Semarang maupun Jawa Tengah juga ia anggap belum ramah terhadap perempuan.

“Infrastruktur juga penting, jalan gelap dan sepi itu bahaya. Transportasi umumnya juga belum bisa berikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan,” kata Dian. (byo)
You might also like

Comments are closed.