KP2KKN dan SRI Tantang Hakim Sarpin Diskusi Hukum Progresif

Ilustrasi
Ilustrasi

SEMARANG – Penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim Sarpin dalam memutus perkara pra peradilan Budi Gunawan dinilai masuk dalam kategori penerapan hukum progresif. Namun, terobosan hukum tersebut dianggap tidak pas karena calon kapolri itu berstatus sebagai tersangka.

“Hal ini diperkuat dengan Pasal 77 KUHP, yang menyatakan bahwa gugatan pra peradilan hanya dapat dilakukan demi kepentingan pemberhentian penyelidikan, penyidikan suatu kasus, rehabilitasi yang bertujuan menghapus kewenangan hak penuntutan dalam hukum pidana,” kata  Sukron Salam, Sekretaris Satjipto Rahardjo Institute (SRI) di kantor KP2KKN Jateng, Selasa (31/3).

Hal senada juga dilontarkan Analis SRI  Muhtar Syaid. Ia menilai ajaran Satjipto Rahardjo yang mendermakan hukum progresif ternyata diterapkan oleh Sarpin dengan tidak pas dalam memutus  gugatan pra peradilan BG beberapa waktu lalu.

Menurutnya, progresivitas hukum yang sejati ialah berkarakter, identitas, ciri yang berkejujuran, dan kebenaran yang berorientasi pada keadilan manusia. “Sangat tidak pas dan melenceng,” timpal Syaid.

Sementara itu, Sekretaris  KP2KKN Jateng, Eko Haryanto mengatakan, pihaknya bersama SRI dengan tegas menantang Hakim Sarpin untuk melakukan diskusi tentang terobosan hukum yang telah ia keluarkan. “BG sudah jelas kalah dalam gugatan namun faktanya tak juga dibuka ‘rekening gendut’-nya, justru dengan itu hanya untuk membungkus kepentingan golongan,” tandasnya. (snu)

You might also like

Comments are closed.