KP2KKN Nilai Jampidsus Widyo Belum Layak Diangkat Jadi Guru Besar

Prof Widyo Pramono saat jumpa pers di ruang sidang Rektorat Undip, Jumat (2/10). Foto: metrosemarang.com/abdul arif
Prof Widyo Pramono saat jumpa pers di ruang sidang Rektorat Undip, Jumat (2/10). Foto: metrosemarang.com/abdul arif

 

METROSEMARANG.COM – Pengangkatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono sebagai guru besar dosen tidak tetap Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menuai kontroversi. Pengukuhan Widyo yang dijadwalkan pada Sabtu (3/10) di kampus Undip Tembalang mendapat penolakan dari Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah.

“KP2KKN kecewa dan menolak pemberian gelar profesor dosen tak tetap kepada Widyo. Menurut kami, Widyo belum layak untuk diberi gelar guru besar karena belum memiliki prestasi yang luar biasa,” kata aktivis KP2KKN Jateng, Eko Haryanto, Sabtu (3/10).

Menurut dia, dalam pasal 2 Permendikbud Nomor 40/2012 tentang Pengangkatan profesor/guru besar tidak tetap pada perguruan tinggi,  Menteri dalam hal ini Menristekdikti dapat menetapkan seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa untuk diangkat sebagai profesor/guru besar tidak tetap pada perguruan tinggi. Hal itu berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Namun, KP2KKN menilai Widyo belum termasik kategori orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa. “Sekarang coba kita lihat bersama, apa prestasi luar biasa yang dilakukan Widyo?” ujar Eko.

Eko mengatakan, Undip seharusnya menjaga marwah untuk tidak mengobral gelar sembarangan. Selama ini, lanjut dia, Undip juga sudah beberapa kali memberikan gelar doctor honoris causa kepada orang-orang yang jejak rekamnya tidak cemerlang dan sekarang justru gelar guru besar. KP2KKN menengarai Undip hanya mengejar persyaratan administrasi tanpa melihat substansi gelar guru besar.

Penolakan KP2KKN bukan tanpa alasan. Eko mengungkapkan, KP2KKN pernah memantau kinerja Widyo yang pernah memimpin Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dia menilai, kinerja Widyo tidak cemerlang. Meski mampu menyelesaikan beberapa kasus korupsi, namun Widyo dinilai masih membiarkan kasus-kasus besar tidak terselesaikan hingga akhirnya Widyo pindah tugas.

“Misalnya, saat itu Widyo tak segera menyelesaikan kasus korupsi bagi-bagi uang dari dana APBD 2004 di Ruang Mawar senilai Rp 796 juta,” tegas Eko.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pengajuan Widyo sebagai guru besar dosen tidak tetap di Undip telah melalui pengujian yang ketat. Rektor Undip Prof Yos Johan Utama menyampaikan, pihaknya bersama tim reviewer telah melakukan kajian terhadap karya-karya Widyo yang berupa buku, makalah dan karya tulis lainnya.

Menurutnya, senat Undip secara aklamasi sepakat mengusulkan Widyo kepada Menristekdikti untuk diproaes menjadi guru besar. Undip juga mengacu pada Permendikbud No 40/2012 tentang pengangkatan guru besar tidak tetap di perguruan tinggi serta Permendikbud No 88/2013. (CR-06)

You might also like

Comments are closed.