KPU Jateng Siapkan Kemungkinan Pilgub Diikuti 6 Paslon

METROSEMARANG.COM – KPU Jawa Tengah telah menetapkan persyaratan bagi bakal calon yang akan mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah di pemilihan gubernur (pilgub) 2018. Termasuk sudah menyiapkan kalau pilgub nantinya diikuti oleh sebanyak 6 pasangan calon (paslon).

Ilustrasi

“Kita sudah siapkan kalau nanti kemungkinan ada 6 paslon. Kita sudah siapkan anggarannya,” kata Ketua KPU Jawa Tengah, Joko Purnomo, Jumat (31/3).

Soal persyaratan, dia menyebutkan untuk paslon perseorangan persyaratannya minimal 6,5% dukungan dari jumlah DPT terakhir. Dimana DPT yang tercatat terakhir kurang lebih ada 27 juta pemilih.

Kalau dihitung, kata dia, dukungan itu diperlukan sekitar 1.750 ribu dukungan KTP se-Jateng, dan tersebar minimal di 50% wilayah Jateng. Sedangkan untuk partai politik (parpol) dengan melihat jumlah kursi 100 di DPRD Provinsi Jateng, maka jika mendasarkan perolehan kursi minimal dukungan dari 20 kursi. Sedangkan kalau mendasarkan pada suara sah minimal 25% suara.

Ditambahkan, untuk eks narapidana juga boleh mendaftar menjadi calon. Karena prinsipnya orang tidak boleh dihukum seumur hidup. Kalau sudah divonis dan sudah menjalankan vonis itu, kata dia, maka sudah dianggap selesai hukuman tersebut.

“Oleh karena itu, kita jangan sampai kemudian menghukum orang seumur hidup. Orang boleh bertobat, orang boleh dari jelek menjadi baik. Karena belum tentu orang yang baik tidak menjadi jelek. Lebih baik mantan narapidana daripada mantan orang non narapidana malah menjadi narapidana,” tegasnya.

Sedangkan untuk pemilih di pilgub 2018 sendiri, sudah diprediksi sekitar 28 juta pemilih. Tetapi sesuai dengan pengalaman pilkada 2017, dengan adanya regulasi yang baru kemungkinan pemilih tidak akan sampai sejumlah tersebut.

Pihaknya juga sudah koordinasi dengan Dinas Dukcapil Jateng, agar ketentuan pemilih di pilgub berbasis EKTP harus betul-betul ditaati.  Tidak lagi berdebat tentang status surat keterangan atau alasan belum sempat ngurus e-KTP.

“Karena ketentuan UU menyebutkan warga negara Indonesia, jadi harus punya e-KTP dulu. Soal blanko kosong, Dukcapil bisa mengeluarkan surat keterangan, itu bisa digunakan,” kata Joko Purnomo. (duh)

You might also like

Comments are closed.