Kurang Perlindungan, SKPD Takut Lakukan Maladministrasi

Iswar Aminuddin Foto Metrosemarang/Ade Lukmono
Iswar Aminuddin
Foto: metrosemarang.com/dok

 

METROSEMARANG.COM – Kasus maladministrasi yang bisa saja menyeret kepala daerah maupun kepala dinas membuat ngeri sebagian pejabat, termasuk Kepala Dinas Bina Marga Kota Semarang, Iswar Aminuddin. Dia merasa kurang adanya perlindungan atas dirinya ketika melakukan tugasnya sebagai pengguna anggaran sehingga merasa was-was dalam bekerja.

“Anggaran di Dinas Bina Marga Kota Semarang saat ini mencapai Rp 500 miliar. Jika tidak ada yang melindungi, kami merasa bahwa anggaran yang tidak kecil ini merupakan tanggungjawab pribadi seorang kepala dinas dan keluarganya,” kata dia ketika ditemui di Hall Balai Kota Semarang, Senin (21/9).

Dengan munculnya surat edaran mengenai maladministrasi, lantas tidak membuat Iswar tenang. Pasalnya, kekuatan surat edaran tersebut jauh di bawah Undang-undang.

“Yang bisa kami lakukan adalah bekerja senormatif mungkin. Jaksa pastinya bekerja sesuai dengan Undang-undang. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) tentunya kami imbau untuk bekerja sesuai aturan yang sudah ada,” ungkapnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Yos Johan Utama mengatakan, dengan ketakutan maladministrasi yang bisa menyeret pada ranah pidana membuat SKPD hanya membuat program yang tidak berkualitas.

“Mereka cari aman dengan mengadakan acara-acara yang sebenarnya kurang berguna pada masyarakat. Contoh saja program pengentasan kemiskinan. Programnya bagus, tapi hanya dilaksanakan dengan seminar ataupun loka karya. Laporannya mudah, pembicara dan panitianya dapat untung,” tambah Yos.

Sebelumnya, seperti dilansir CNN Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah agar tidak takut membelanjakan anggaran. Hal ini terkait minimnya serapan modal belanja, yakni sekitar 20 persen dari total dana yang dianggarkan.

Presiden juga menggelar pertemuan dengan para kapolda dan kepala kejaksaan tinggi untuk mengkoordinasikan agar proses pembelanjaan anggaran di daerah tidak dibayangi ketakutan. Jokowi juga meminta penegak hukum untuk tidak langsung memperkarakan temuan BPK dan BPKP terkait kesalahan administrasi keuangan. (ade)

You might also like

Comments are closed.