Larangan Penggunaan Bitcoin, Ini Penjelasan Bank Indonesia

METROSEMARANG.COM – Bank Indonesia (BI) melarang masyarakat untuk menggunakan Virtual Currency untuk transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini dilakukan lantaran BI mengacu pada Undang-Undang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia tentang penggunaan uang sebagai pembayaran yang sah.

Konferensi Pers Bank Indonesia bersama awak media di Tekodeko, Kawasan Kota Lama Semarang, Rabu (17/1). Foto: metrosemarang.com/ade lukmono

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah dan DIY, Hamid Ponco Wibowo menjelaskan, Virtual Currency seperti Bitcoin sangat berisiko karena fluktuasi yang tidak jelas. Kendati dilegalkan di beberapa negara seperti Jepang dan Kanada, Pemerintah Indonesia mengambil sikap untuk melarang penggunaannya.

“Naik turunnya nilai Bitcoin ini tidak terkontrol. Saat ini saja, satu Bitcoin bisa bernilai Rp 250 juta. Bisa saja akan naik atau nanti turun. Masyarakat tentunya yang akan dirugikan,” katanya, Rabu (17/1).

Dengan fluktuasi yang tidak terduga, dikhawatirkan Bitcoin akan memengaruhi kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Bahkan bisa berpotensi sebagai alat pendanaan untuk tindakan terorisme.

Dia menyebutkan, saat ini Bitcoin memang belum digunakan di Jawa Tengah. Namun gaung Bitcoin sudah mulai merebak hingga pihaknya perlu memberikan peringatan kepada masyarakat yang ingin mencoba menggunakan Bitcoin.

Sesuai Undang-Undang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia, masyarakat yang kedapatan menggunakan Bitcoin akan diberikan sanksi secara bertahap, mulai peringatan hingga tempat penutupan usaha. (ade)

You might also like

Comments are closed.