Lelang Proyek di Kota Semarang Tak Transparan

Audiensi IKBS dengan pimpinan dewan, Rabu (30/9). Foto: metrosemarang.com/ade lukmono
Audiensi IKBS dengan pimpinan dewan, Rabu (30/9). Foto: metrosemarang.com/ade lukmono

 

METROSEMARANG.COM – Sekelompok orang yang mengatasnamakan Ikatan Keluarga Besar Semarang (IKBS) menilai proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tak transparan. Mereka menuding adanya kongkalikong antara Pemkot dan peserta lelang yang menang.

Ketua IKBS, Herlambang mempertanyakan keadilan Pemkot dalam memilih pemenang lelang. Padahal dalam lelang tersebut perusahaan tertentu sudah menduduki peringkat pertama dalam peringkat di lelang online. Namun ternyata yang dipilih Pemkot adalah peringkat dua.

“Tidak masuk akal. Alasannya tidak substansial. Kami juga mempelajari Keputusan Presiden bahwa alasan yang tidak substansial tidak bisa menggagalkan lelang. Tetapi ternyata Pemkot melakukan lelang ulang ketika perusahaan yang tidak dikehendakinya bisa menang lelang,” kata Herlambang ketika audiensi dengan Pimpinan Dewan, Rabu (30/9) siang.

Dia mencontohkan ketika pembangunan Taman Hutan Kota di Mijen. Proyek senilai Rp 1,8 miliar ini dimenangkan oleh CV Dasa Al Amana yang mengajukan Rp 1,7 miliar. Sedangkan CV Cangcut Taliwondo yang mengajukan nilai lebih kecil, yakni Rp 1,6 miliar tidak dimenangkan.

Menanggapi hal tersebut, Kabag Pembangunan Pemkot Semarang, Indriyasari mengatakan, proses lelang sudah sesuai prosedur. “Kami tidak hanya mencari yang paling murah, tetapi kami mencari yang murah dan sesuai spesifikasi,” kata dia.

Sebelumnya, kritikan mengenai proses lelang di Pemkot Semarang juga pernah dilontarkan anggota dewan Wachid Nurmiyanto. “Pemerintah jangan hanya melihat penyedia jasa yang menawarkan harga paling murah saja, namun juga melihat bagaimana hasil kinerjanya selama bekerjasama dengan pemerintah,” ungkap Wachid, Rabu (19/8) silam.

Pernyataan itu menanggapi kemenangan PT Harmony International Technology (HIT) dalam lelang peningkatan Jalan Tlogosari Raya. Padahal, beberapa petinggi PT HIT diketahui sedang terbelit kasus dugaan korupsi proyek Kolam Retensi Muktiharjo Kidul.

Menurut dia, pemerintah juga seharusnya tegas memasukkan rekanan tersebut menuju daftar hitam. “Kalau pemerintah memberikan keluasaan, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tentunya akan menurun,” katanya. (ade)

You might also like

Comments are closed.