Mahasiswa Semarang Tolak Kapitalisasi Pendidikan

hardiknas

SEMARANG – Kapitalisasi pendidikan menjadi sorotan mahasiswa Semarang yang bergabung dalam Koalisi Nasional Untuk Perubahan Indonesia (Kosnapi). Mereka menganggap orientasi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sekarang ini bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2.

“Pasal itu berbunyi ‘Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya’. Namun kenyataannya pendidikan kita malah dijadikan lahan komersialisasi oleh pemerintah yang orientasinya untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya,” kata Adhar selaku Koordinator Aksi Peringatan Hardiknas oleh Kosnapi di depan Kantor DPRD Kota Semarang, Sabtu (2/5).

Pihaknya menginginkan agar pemerintah menghentikan praktik kapitalisasi pendidikan dan melaksanakan pendidikan gratis dari TK sampai perguruan tinggi.

“Pendidikan yang berkualitas identik dengan harga mahal, seperti di UI dan ITB untuk satu bangku calon mahasiswa harus membayar Rp 75 juta. Apakah mungkin rakyat Indonesia yang sebagian besar petani, nelayan, dan buruh dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas?,” tegasnya.

Mereka berharap pemerintah segera memperjelas kebijakan-kebijakan terkait sistem pendidikan nasional, salah satunya uang kuliah tunggal (UKT) disetiap perguruan tinggi. “Realisasikan secara total anggaran pendidikan 20% dari APBN (tidak termasuk gaji pendidik) sesuai amanat UUD 1945,” harapnya. (ans)

You might also like

Comments are closed.