Masyarakat Masih Enggan Jadi Saksi Pelanggaran Kampanye

Ketua Panwaslu Kota Semarang Muhammad Amin Foto: metrosemarang.com/ade lukmono
Ketua Panwaslu Kota Semarang Muhammad Amin
Foto: metrosemarang.com/ade lukmono

SEMARANG – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Semarang menginginkan keterlibatan masyarakat untuk ikut mengawasi pelanggaran kampanye. Saat ini Panwas merasa kesulitan mengawasi setiap indikasi dukungan PNS pada Paslon karena saking banyaknya PNS dan keterbatasan personel Panwas.

Selain itu, masyarakat juga masih tertutup dan enggan memberikan keterangan dan laporan jika terjadi pelanggaran seperti ini. “Masyarakat masih jarang yang mau jika diminta menjadi saksi. Mereka cari aman. Padahal mereka hanya akan ditanya seputar tempat, waktu kronologi dan sebagainya. Mungkin karena masih ada pihak yang mengintervensi jika ada saksi-saksi, saya tidak tahu,” ujar Ketua Panwaslu Semarang, Muhammad Amin di balai kota, Senin (7/9).

Menurut dia, Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang diperbolehkan berpartisipasi dalam memberikan suara dalam Pilwakot. Namun status PNS tersebut mengharuskan dirinya tidak bisa berkontribusi aktif dalam kegiatan mengajak dan mempengaruhi untuk memilih salah satu pasangan calon (Paslon).

Amin menambahkan, dalam PKPU nomor 7 tahun 2015 sudah diatur bahwa PNS dilarang untuk melakukan aktivitas kampanye dan sudah disiapkan sanksi bagi PNS yang melanggar.

“Kalau hanya mendengarkan visi-misi Paslon tidak apa-apa, itu adalah hak warga negara. Yang dilarang adalah turut mempengaruhi orang lain untuk ikut memilih Paslon tertentu,” paparnya.

Selain itu, jika PNS ingin mendengarkan visi-misi Paslon, diharapkan dia tidak mengenakan seragam PNS ataupun kendaraan plat merah. Jika itu dilakukan, maka itu juga termasuk pelanggaran yang bisa membuatnya ditangkap tangan oleh Panwaslu dan akan diberi sanksi. (ade)

You might also like

Comments are closed.