Mendadak Miskin Massal

SEPEKAN ini, para orang tua disibukkan dengan urusan pendaftaran sekolah baru bagi anak-anaknya. Pendaftaran untuk semua jenjang sekolah negeri, dari TK hingga SMA dan sederajat, dilaksanakan dengan sistem online. Dari tahun ke tahun pemerintah melakukan pembaruan sistem sekaligus aturan-aturan penerimaan peserta didik baru.

Kepala Ombudsman Jateng Sabaruddin Hulu mengecek langsung pengajuan SKTM di SMAN 15 Semarang. Foto: fariz fardianto

Yang menarik perhatian dalam penerimaan siswa baru tahun ini adalah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Surat tersebut menjadi salah satu syarat pendaftaran sekolah bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Sebagai alternatif, syarat SKTM bisa diganti dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau Kartu Miskin.

Menjelang pengumuman penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK, 78.065 SKTM dibatalkan. Terdiri dari 42.116 SKTM untuk pendaftaran SMK negeri, dan 35.949 SKTM untuk pendaftaran SMA negeri. Pembatalan itu berdasarkan verifikasi yang dilakukan sekolah, setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo geram lantaran mendati kejanggalan penggunaan SKTM dalam pendaftaran sekolah, yang mencapai 60 persen, bahkan ada yang 90 persen.

Wiji Eny Ngudirahayu, Kepala SMA Negeri 4 Semarang, saat mengecek berkas-berkas PPDB yang masuk ke sekolahnya. Foto: fariz fardianto

Kewajiban setiap sekolah untuk menerima minimal 20 persen ­­siswa dari keluarga miskin tahun ini didasarkan pada Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan  Peserta Didik Baru Tahun 2018.  Pemerintah daerah sebagai pelaksana menggunakan aturan itu sebagai landasan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2018 tentang PPDB SMA/SMK di Provinsi Jawa Tengah. Lalu diturunkan lagi menjadi Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA dan SMK di Jawa Tengah.

SKTM sendiri diterbitkan oleh Kepala Desa dan diketahui Camat, atau bukti lain yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Penerbitan SKTM seharusnya selektif. Melalui verifikasi untuk memastikan yang bersangkutan benar-benar tidak mampu secara ekonomi. Sebelum surat diterbitkan, ada formulir yang harus diisi pemohon SKTM juga ada kunjungan ke rumah pemohon.

Tapi yang terjadi, kebanyakan pendaftar justru memanfaatkan aturan penerimaan siswa miskin, sebagai celah untuk menerobos masuk ke sekolah yang dikehendaki. Sejumlah SKTM ditengarai terbit tak prosedural. Sejumlah pemohon mengaku-ngaku sebagai warga miskin, padahal memiliki mobil dan rumah berlantai dua yang sangat layak.

Dinas Pendidikan Jawa Tengah menyatakan bakal mengeluarkan siswa, jika kelak ketahuan memalsukan SKTM. Dinas memiliki aturan yang tertera dalam petunjuk teknis, mengenai sanksi tersebut.

Bunyinya; “Bagi peserta didik yang memberikan data palsu/tidak benar termasuk di dalamnya memperoleh SKTM, atau Kartu Miskin yang diterbitkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi. Sanksi tersebut diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.”

Kapolda Jateng Irjen POl Condro Kirono menyatakan pembentukan tim khusus untuk mengusust dugaan pemaluan SKTM. (foto: Efendi)

Persoalan ini lantas bergulir menjadi kasus kriminal, dugaan pemalsuan. Dinas Pendidikan juga mempersilakan kepolisian untuk menanganinya. Kepolisian lantaa turun tangan. Polda Jateng membentuk tim khusus untuk menangani dugaan pemalsuan massal ini. Di sisi lain, kisruh tentang SKTM ini membawa fenomena baru pada sekolah swasta. Beberapa sekolah swasta yang dulu kurang dilirik pendaftar dengan nilai Ujian Nasional tinggi, kini kebanjiran pendaftar. Para pendaftar berasal dari golongan keluarga yang mampu secara ekonomi.

Kebijakan tentang penerimaan siswa miskin ini bukan kali pertama. Sewaktu proses penerimaan siswa baru untuk SMA dan SMK masih dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang, kebijakan ini telah ada. Disebut sebagai kebijakan yang ramah lingkungan sosial. Bukan tanpa celah, kebijakan tersebut juga mengundang kontroversi, meski tak sampai berdampak pemalsuan massal.

Kebijakan tersebut mengalami pembaruan-pembaruan. Tahun 2013 misalnya, penerimaan siswa miskin untuk SMA dibatasi dengan tiga golongan nilai minimal yang harus dimiliki siswa miskin pendaftar. Nilai rata-rata Ujian Nasional 7, 6,5, dan 6. Tahun itu sekolah yang dituju juga ditentukan berdasarkan tiga golongan nilai tersebut.

Jika siswa miskin tidak memenuhi batasan itu, maka bisa mendaftar lewat jalur umum. Sementara, jika berdasar batasan itu sekolah tidak mendapatkan 20 persen siswa miskin, maka bisa diisi dengan pendaftar umum sesuai ketentuan seleksi.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memantau PPDB Online Jawa Tengah. (foto: Fariz Fardianto)

Tahun 2014 peraturan itu diperbarui. Hanya ada satu batasan nilai, yakni rata-rata nilai Ujian Nasional 6. Tidak ada penggolongan batasan sekolah yang bisa dimasuki siswa miskin. Sekolah tetap bisa mengisi kursi siswa dengan pendaftar umum, jika tidak mendapatkan 20 persen siswa miskin.

Pada dua tahun itu, jumlah siswa miskin yang diterima SMA Negeri di Kota Semarang kurang dari kuota minimal 20 persen. Sementara, setelah melewati kegaduhan soal SKTM, akhirnya Dinas Pendidikan Jawa Tengah mengumumkan hasil seleksi peserta didik baru tingkat SMA dan SMK. Ratusan siswa miskin diterima di SMK. Sedangkan, kuota siswa mskin 20 persen tetap tidak terpenuhi di sejumlah SMA Negeri. (*)

Comments are closed.