Menhub Tegaskan Transportasi Konvensional dan Online Setara

METROSEMARANG.COM – Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, ditegaskan untuk menjamin keselamatan, pelayanan, dan kesetaraan baik pengemudi maupun pengguna jasa angkutan konvensional dan online.

Menhub Budi Karya Sumadi memberikan sosialisasi Revisi Permenhub Nomer 32 Tahun 2016 di Balai Kota Semarang, Kamis (23/3) sore. Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Hal itu ditegaskan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, saat menggelar sosialisasi peraturan menteri tersebut di Balai Kota Semarang, Kamis (23/3). Sosialisasi ini diikuti oleh Organda, perwakilan pengemudi taksi konvensional dan online serta pengemudi Go-Jek.

Banyak keluhan disampaikan para pengemudi transportasi online maupun konvensional. Kusriyanto dari perwakilan taksi konvensional menyatakan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 yang akan diberlakukan mulai 1 April itu cukup menyejukkan. Di dalamnya sudah diatur pembatasan tarif, kuota dan taksi online yang harus berbadan hukum.

”Tapi ada satu yang menggelitik saya, masalah masa transisi penerapan Permenhub 32 itu sampai kapan. Selama masa transisi apakah keberadaan taksi online itu sudah resmi,” kata pengemudi taksi Kosti ini.

Yusuf Darmawan dari taksi Atlas, menyatakan, pihaknya berharap ada pembatasan wilayah kerja di taksi online sebagaima di konvensional. Selain itu, keberataan dengan rencana tanda khusus taksi online yang akan dipasang di bawah plat nomor. Serta mendorong segera ada penentuan tarif.

”Kami juga berharap taksi online tidak akan melakukan aksi demo seperti yang sudah disepakati para pengemudi taksi konvensional,” tegasnya.

Sementara Agung dari perwakilan taksi online mengatakan, prinsip menyetujui revisi Permenhub Nomor 32. Tapi dia mengaku aturan taksi online harus berbadan hukum akan sangat merepotkan.

Sedangkan dari Go-Jek, Ardiansyah, mengharapkan segera ada perlindungan dari pemerintah daerah Kota Semarang. Mengingat Go-Jek tidak diatur dalam Permehub Nomor 32, dan akan diatur oleh pemerintah daerah masing-masing. ”Kami siap bersinergi dengan ojek pangkalan,” katanya.

Menanggapi hal itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menjelaskan bahwa soal transisi Permenhub Nomor 32 setelah diterapkan 1 April hanya selama 3 bulan. Sedangkan soal tanda khusus taksi online masih dikoordinasikan dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) agar dapat dideteksi.

”Sedangkan soal STNK harus berbadan hukum, itu baru berlaku setelah STNK yang sedang berjalan berakhir masa berlakunya. Kami juga meminta leasing memahami adanya peraturan terkiat harus berbadan hukum bagi taksi online ini,” katanya.

Ditegaskan bahwa Permenhub Nomor 32 ini dikeluarkan untuk menjamin keselamatan, pelayanan, dan kesetaraan baik pengemudi maupun pengguna jasa angkutan konvensional dan online.

“Kita tahu ada kelompok pengusaha online, ada kelompok angkutan konvensional, kita ingin keduanya bisa hidup, bekerja, beroperasi seiring, dan tidak ada yang saling mematikan,” jelasnya.

Menurutnya, seiring merebaknya angkutan berbasis online di berbagai kota di Indonesia, maka pemerintah harus mengeluarkan peraturan untuk mewadahi kepentingan yang ada. Sekarang ini sudah diatur kuota dan tarif angkutan konvensional dan online. Dengan aturan ini harapannya tidak ada lagi gesekan antara pengemudi angkutan konvensional dan online. (duh)

You might also like

Comments are closed.