Nilai PBB 2018 Diturunkan hingga 40 Persen

METROSEMARANG.COM – Pemerintah Kota Semarang merespon keluhan masyarakat terkait dengan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018 yang dinilai sangat memberatkan. Pemkot memastikan telah melakukan koreksi terhadap besaran kenaikan PBB tersebut dengan menurunkan nilai PBB hingga 40%.

Wali Kota Hendi memberikan sambutan pada acara Focus Group Discussion Peningkatan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Mempercepat Pembangunan di Hotel Harris, Semarang, Selasa (27/2). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, pemerintah kota berkomitmen untuk tidak menekan masyarakat dalam setiap proses peningkatan pendapatan daerah. Karenanya pemkot tidak akan tutup mata terkait adanya keluhan-keluhan dari masyarakat.

‘’Kita tentu saja tidak dapat tutup mata terkait keluhan-keluhan masyarakat tersebut, maka saya sudah minta untuk langsung dilakukan koreksi terkait besaran PBB 2018. Saya tidak ingin di satu sisi ada yang kita kejar, tapi di sisi lain justru ada yang kita lupakan,’’ katanya.

Hal itu disampakan Walikota Hendi, sapaannya, pada acara Focus Group Discussion Peningkatan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Mempercepat Pembangunan di Hotel Harris, Semarang, Selasa (27/2).

Hendi menjelaskan, terkait besaran PBB Kota Semarang tahun 2018 yang dirasa masyarakat memberatkan, dirinya telah mengambil keputusan untuk menurunkan nilainya hingga 40%.

Dan untuk masyarakat yang telah membayarkan PBB tahun 2018, dia telah meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang untuk memberikan kompensasi atas kelebihan bayar tersebut.

Kompensasi yang dimaksud, Hendi menuturkan antara lain adalah dengan mengakumulasikan kelebihan pembayaran PBB 2018 untuk pembayaran PBB di tahun berikutnya.

‘’Jadi setelah kita turunkan nilai PBB 2018, untuk yang sudah membayar dengan nilai awal, kelebihannya akan digunakan untuk membayar PBB di tahun berikutnya, jadi tidak akan hilang,’’ ujarnya.

Sedangkan untuk yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp130 juta, Hendi menegaskan komitmennya untuk menggratiskan biaya PBB yang harus dibayarkan.

‘’Dan untuk NJOP di bawah Rp130 juta yang seharusnya gratis tetapi sudah dibayarkan (oleh wajib pajak), akan segera dikembalikan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui anggaran perubahan di 2018 ini,’’ terangnya.

Hendi melanjutkan, secara tekhnis, Bapenda nantinya akan mencetak SPPT PBB 2018 baru dengan nilai yang telah dikoreksi. Untuk itu, dirinya meminta agar SPPT PBB 2018 lama yang belum sampai kepada masyarakat agar tidak dilanjutkan pembagiannya.

Dan untuk proses pencetakan SPPT PBB 2018 yang baru tersebut, Hendi menargetkan dapat selesai dalam waktu dua sampai tiga minggu.

Kepala Bapenda Kota Semarang Yudi A Mardiana menambahkan, keputusan diturunkannya nilai PBB hingga 40% di tahun 2018 ini diambil berdasarkan aspirasi masyarakat yang merasa terbebani atas besarnya nilai PBB Kota Semarang di tahun 2018.

Namun meskipun nilai PBB Kota Semarang 2018 dikoreksi, Yudi meyakinkan jika target pendapat daerah Kota Semarang tetap dapat diupayakan agar tercapai.

‘’Sesuai arahan pak Wali, kita upayakan skema lain, misalnya dengan melakukan optimalisasi pendapatan retribusi yang ada di 16 OPD, maka dari itu pada hari ini kita langsung lakukan FGD sebagai salah satu upaya konkritnya,’’ tandasnya. (duh)

You might also like

Comments are closed.