OJK Luncurkan Sistem Kendali Gratifikasi

Ilustrasi
Ilustrasi

SEMARANG – Dalam upaya menghindari penyelewengan dan fokus meningkatkan integritas di kalangan internal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan program Whistle Blowing System (WBS). Program ini bertujuan memastikan lembaga tersebut bebas dari tindakan korupsi.

”Upaya ini merupakan tindak lanjut OJK terkait program pengendalian gratifikasi dan penguatan WBS yang diluncurkan 31 Maret lalu secara nasional. Kini kami lanjutkan di kantor regional sebagai ujung tombak karena mereka berhadapan langsung dengan stakeholder di daerah,” ungkap Kepala Departemen Managemen Risiko dan Pengendalian Kualitas OJK, Hidayat Prabowo usai acara penandatanganan pernyataan komitmen pengendalian gratifikasi di Gumaya Tower Hotel Semarang, Rabu (20/5).

Program ini, lanjut dia, terus digalakkan agar OJK sebagai institusi dan industri jasa keuangan tetap bersih dan anti korupsi. Adapun OJK bisa menerima laporan masyarakat stakeholder dan lembaga keuangan atas pelanggaran dan dugaan yang dilakukan pejabat dan pegawai OJK.

Hal itu dilakukan karena hingga kini sudah ada 15 laporan yang masuk ke OJK Pusat terkait penyalahgunaan wewenang pejabat dan pegawa OJK di regional. ”Namun itu bukan ukuran keberhasilan program WBS karena ini masih tahap awal. Akan tetapi, kami punya keyakinan sistem ini bisa dipercaya sehingga mereka berani melapor,” jelas Hidayat.

Senada, Kepala OJK Kantor Regional IV Jateng-DIY, Y Santoso Wibowo mengatakan, OJK WBS tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat atau industri keuangan untuk melapor ke OJK jika menemukan oknum OJK yang meminta sesuatu ketika bertugas di lapangan.

”Kalau ada yang menemukan kejadian ini bisa dilaporkan kepada kami. Filosofinya OJK itu kan menjalankan tugasnya berdasarkan iuran industri, iuran ini harus digunakan dengan baik dan tidak boleh ada penyelewengan,” katanya.

Pihaknya sendiri memastikan, untuk OJK Kanreg IV selama ini berjalan baik dan belum sekalipun ada kejadian oknum yang bertindak tidak terpuji ketika di lapangan. Meski demikian, kondisi tersebut bisa saja terjadi karena adanya “demand” dan “supply”.

Potensi penyelewengan bisa terjadi di setiap bidang, namun untuk bidang yang paling rentan adalah perizinan. Banyaknya syarat yang harus dipenuhi industri keuangan untuk mendirikan kantor baru berpotensi membuat pelaku industri keuangan tersebut mengambil jalan pintas dengan cara meminta kemudahan dengan memberikan imbalan. (MS-16)

You might also like

Comments are closed.