Organda Semarang Keberatan Terapkan Sistem Badan Hukum untuk Angkutan

Organda Semarang keberatan dengan kewajiban angkutan umum berbadan hukum. Foto: metrosemarang.com/ade lukmono
Organda Semarang keberatan dengan kewajiban angkutan umum berbadan hukum. Foto: metrosemarang.com/ade lukmono

SEMARANG – Kewajiban menjadikan angkutan sebagai badan hukum yang dibatasi hingga 31 Desember 2015 mendatang, mendapatkan respons dari Ketua DPC Organda Kota Semarang, Wasi Darono. Dia merasa keberatan jika harus mensosialisasikan kebijakan ini kepada para pengusaha angkutan umum di Kota Semarang.

“Dalam sebuah koperasi, tentu saja akan ada banyak anggota. Kalau kepemilikan angkutan diubah menjadi kepemilikan badan hukum (koperasi), berarti nama masing-masing angkutan dalam satu koperasi akan sama,” ungkapnya.

Dia menambahkan, kesamaan nama dalam BPKB maupun STNK akan mempersulit para pemilik angkutan di masa yang akan datang. Mereka akan kesulitan jika akan menjual atau membeli angkutan karena atas nama badan hukum, bukan atas nama perorangan.

Oleh karena itu, dia menyarankan kepada Dinas Perhubungan dan Organda Pusat untuk mengkaji masalah nama dalam BPKB/STNK. “Bisa saja diberi nama Koperasi kemudian garis miring nama pemilik asli,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Organda Jawa Tengah, Karsidi Budi Anggoro menyatakan sedang melakukan komunikasi dengan Organda pusat terkait usul Wasi Darono. Anggoro meminta Organda pusat untuk bernegosiasi dengan kepolisian untuk mencantumkan format nama yang dimaksud. (ade)

You might also like

Comments are closed.