OTT Oknum PT PGK Terkait Pungli Pedagang Kanjengan jadi Warning Pemkot

METROSEMARANG.COM – Adanya kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Direktur PT Pagar Gunung Kencana (PGK), Sartono Sutandi, dinilai harus menjadi warning bagi Pemerintah Kota Semarang. Kasus ini menunjukkan selama ini pemerintah dikerjain oleh pihak swasta itu dalam proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan.

Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi. Foto: metrosemarang.com/dok

”Dengan adanya OTT oknum PT PGK tentu jadi warning bagi semua, terutama pemerintah kota yang selama ini mungkin dikerjain terus oleh pihak swasta, dengan berbagai upaya untuk memenangkan proses hukum,” kata Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, menyikapi kejadian OTT itu di balai kota, Rabu (16/8).

Sebelumnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng melakukan OTT atas dugaan permintaan uang dalam proses eksekusi eks bangunan Pasar Kanjengan Kota Semarang. Direktur PT PGK, Sartono Sutandi, ditangkap di kantornya di daerah Citarum pada Senin (14/8) lalu.

Kejadian berawal dari rencana bangunan kios Pasar Kanjengan Blok C dan D akan dieksekusi oleh Pemerintah Kota Semarang. Kios akan dibongkar pada 23 Agustus oleh pengadilan dan pemerintah kota meminta pedagang sudah mengosongkan kiosnya pada 15 Agustus. Karena pemerintah kota menang di pengadilan melawan PT PGK selaku pemilik Hak Guna Bangunan (HGB) Pasar Kanjengan.

Pasar Kanjengan setelah dibongkar akan dibangun kembali, yakni masuk dalam pembangunan kawasan Pasar Johar. Namun, pedagang lalu ditawari oleh Sartono dapat memilih tempat terlebih dahulu ketika Pasar Kanjangen baru nanti jadi. Dengan syarat harus menyetorkan sejumlah uang.

Sartono ditangkap Ditreskrimsus Polda Jateng saat pedagang menyetorkan uang kepadanya. Saat itu ditemukan uang Rp 50 juta dan cek senilai Rp 1,105 miliar. Uang itu semua milik pedagang di Pasar Kanjengan yang diwakilkan satu orang. Saat dilakukan penangkapan, ada empat orang pedagang yang berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Keempat orang tersebut berinisial S, H, BY, dan TS.

Supriyadi meminta, agar kasus OTT seperti ini jangan sampai terjadi lagi. Apa yang dilakukan oknum PT PGK itu dinilai merupakan bentuk perlawanan kepada pemerintah. Sekaligus menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Semarang.

Dia mengapresiasi tim saber pungli Provinsi Jateng yang berhasil mengungkap kasus ini. Seharusnya kejadian ini tidak dilakukan oleh oknum PT PGK. Sebab upaya pembongkaran Pasar Kanjengan blok C dan D bukan kewenangan pemkot, tapi keputusan dan kewenangan dari pengadilan.

”Begitu ada putusan pengadilan yang dimenangkan pemkot, pemkot hanya bisa membantu agar pembongkaran bisa berjalan kondusif, tidak ada persoalan dengan pedagang dan masyarkat sekitar,” terangnya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Semarang Muallim juga menambahkan, sangat prihatin dengan terjadinya kasus OTT oknum PT PGK yang memungut uang kepada pedagang ini. Dia tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, namun meminta kasus ini dibuktikan dan ditelusuri.

Dia juga meminta pedagang sendiri jangan mudah tergiur oleh janji-janji orang yang punya kepentingan pribadi terkait rencana pembongkaran Pasar Kanjengan. Seperti menjanjikan tidak akan digusur dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pedagang.

‘’Itu harus ditelusuri benar-benar, siapa yang berani menjanjikan padahal masalah itu masih proses sengketa atau relokasi. Saya prihatin kok masyarakat sekarang dengan mudah mau dijanjikan oleh orang,’’ katanya. (duh)

You might also like

Comments are closed.