Pakai Frekuensi Radio Ilegal, Bos Taksi Diciduk Polisi

Polisi menunjukkan bukti-bukti penyalahgunaan spektrum radio dan orbit satelit tanpa izin yang dilakukan pengusaha taksi asal Solo. Foto: metrosemarang.com/ilyas aditya
Polisi menunjukkan bukti-bukti penyalahgunaan spektrum radio dan orbit satelit tanpa izin yang dilakukan pengusaha taksi asal Solo. Foto: metrosemarang.com/ilyas aditya

SEMARANG – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng membongkar kasus penyalahgunaan spektrum radio dan orbit satelit tanpa izin yang melibatkan pengusaha taksi asal Solo berinisial MS (32). Direktur Utama CV Gelora Taksi Kota Surakarta tersebut juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

“Direkturnya kami tetapkan tersangka. Dia menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi untuk kurang lebih sebanyak 200 unit taksi di perusahaannya tanpa memiliki izin,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng, Kombes Pol Edhy Moesthofa, Selasa (19/5).

Seharusnya, lanjut Edhy, sebelum menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi spektrum frekuensi radio, terlebih dahulu harus memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Mestinya dia harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Kominfo. Lha, ini operasi dulu, belum izin. Sebanyak 200 armada Gelora Taksi tersebut beroperasi di wilayah Kota Surakarta,” tandas Edhy.

Sementara, tersangka MS mengaku tidak mengetahui prosedur bila penggunaan telekomunikasi dengan menggunakan spektrum radio dan orbit satelit di perusahaan transportasi taksi diperlukan perizinan. “Saya tidak tahu kalau ternyata harus izin,” ujarnya.

Dia mengaku, telah menjalankan penggunaan frekuensi telekomunikasi menggunakan spektrum radio tersebut sejak enam bulan lalu. MS mengaku hanya membeli dar pengusaha sebelumnya.

Dalam kasus ini, MS disangka melanggar pasal 33 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi: yakni penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapat izin pemerintah.

Selain itu, tersangka juga dijerat pasal 53 Undang-Undang RI No 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, yakni barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1), atau pasal 33 ayat (2), dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. (yas)

You might also like

Comments are closed.