Panwaslu Semarang Mentahkan Lima Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye

Ketua Panwas Kota Semarang Muhammad Amin (kiri) didampingi Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Bekti Maharani dan Divisi Penanganan dan Penindakan Pelanggaran, Parlindungan Manik akan bekerja ekstrakeras untuk mengawasi proses Pilwakot Semarang. Foto: metrosemarang.com/dok
Ketua Panwas Kota Semarang Muhammad Amin (kiri) didampingi Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Bekti Maharani dan Divisi Penanganan dan Penindakan Pelanggaran, Parlindungan Manik akan bekerja ekstrakeras untuk mengawasi proses Pilwakot Semarang. Foto: metrosemarang.com/dok

 

METROSEMARANG.COM – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Semarang merilis lima laporan yang masuk ke dalam lembaga tersebut yang diindikasikan pelanggaran dalam Pilwakot. Dari hasil kajian kelima laporan tersebut, tidak ada satupun yang merupakan pelanggaran.

Kelima laporan tersebut yaitu, dugaan pelanggaran pemberian uang oleh pasangan calon (paslon) 1 Soemarmo HS kepada korban kebakaran di Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur pada Senin (31/8) lalu. Pelapor adalah tim kuasa hukum pasangan calon nomor Urut 2, Hendi-Ita.

Ketua Panwaslu Kota Semarang Muhammad Amin memaparkan, dari hasil klarifikasi dan kajian Panwas telah memperoleh kesimpulan bahwa tidak ada unsur kampanye dari kegiatan yang dilakukan oleh Soemarmo. Tidak ada ajakan memilih dan tidak ada juga yang mengenakan atribut paslon maupun partai, baik kaos, simbol, stiker, atau bentuk lainnya yang menunjukkan identitas pasangan calon nomor urut 1.

Kedua, kegiatan Pemberian sejumlah uang oleh H. Supriyadi, S.Sos kepada korban kebakaran di Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara pada Senin (31/8). Dalam kasus ini, pelapor adalah Tim Kuasa Hukum pasangan calon nomor urut 1, Marmo-Zuber.

“Dari hasil klarifikasi dan kajian Panwas Pemilihan Kota Semarang telah memperoleh kesimpulan bahwa tidak ada unsur kampanye dari kegiatan yang dilakukan oleh H. Supriyadi. Tidak ada ajakan memilih dan tidak ada juga yang mengenakan atribut paslon maupun partai, baik kaus, simbol, stiker, atau bentuk lainnya yang menunjukkan identitas pasangan calon nomor urut 2,” kata Muhammad Amin, Selasa (15/9).

Ketiga, kegiatan pemberian sejumlah uang oleh Hendrar Prihadi dalam reses yang ditumpangi kampanye di Candisari,  pada Senin (31/8). Pelapor adalah Tim Kuasa Hukum Marmo-Zuber.

Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Semarang, Bekti Maharani mengatakan, dari hasil kajian telah memperoleh kesimpulan bahwa pada hari tersebut, kegiatan reses telah diganti oleh jadwal kampanye dialogis Hendi-Ita. Mengenai uang yang dibagikan adalah milik Ediningsih yang bertujuan untuk sedekah saja, tidak ada kaitannya dengan kampanye Hendi-Ita.

Sementara dalam laporan keempat, sambung Muhammad Amin adalah kegiatan penggunaan fasilitas negara pada kegiatan pameran oleh calon wali kota nomor urut 2, Hevearita Gunaryanti, di atrium lantai 1 Java Mall. Pelapor, Tim Kuasa Hukum Marmo-Zuber.

Panwas menyimpulkan bahwa tidak ada unsur kampanye dan penggunaan fasilitas Negara oleh Hevearita Gunaryanti. Hevearita dalam kegiatan tersebut sebagai tamu undangan yang memang sudah dijadwalkan dari Januari 2015.

“Dalam sambutannya tidak ada unsur kampanye dan pihak yang menemani tidak menggunakan identitas atau atribut paslon nomor urut 2 tersebut,” lanjut Bekti.

Laporan kelima adalah kegiatan menjanjikan modal oleh Hendrar Prihadi  kepada PKL Tlogosari di rumah DR Ngadino, Jalan Majapahit, Semarang, pada 31 Agustus 2015. Pelapor lagi-lagi Tim Kuasa Hukum pasangan calon Marmo-Zuber.

Dari hasil Klarifikasi dan kajian Panwas Pemilihan Kota Semarang telah memperoleh kesimpulan bahwa tidak ada unsur menjanjikan modal oleh Calon Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi dalam kegiatan tersebut. Hendrar Prihadi hanya memaparkan program kerja yang akan dilaksanakan. (ade)

You might also like

Comments are closed.